Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Tentang BPKN

Tentang BPKN

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL    


Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya merespon  dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Pembentukan BPKN berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang ditindaklanjuti dengan PP No. 57 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi serta Keanggotaan BPKN.

Keanggotaan BPKN Periode I masa jabatan 2004 - 2007 berjumlah 17 orang, yang terbentuk berdasarkan Keppres RI No. 150/M tahun 2004 tentang Pengangkatan Anggota BPKN.

Dengan semangat baru, terbentuk 20 Anggota BPKN Periode II masa jabatan 2009-2012, yang mewakili pemerintah, akademisi, tenaga ahli dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2009 tanggal 11 Oktober 2009.

Keanggotaan BPKN Periode III Tahun 2013-2016 ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI No. 80/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota BPKN periode 2013-2016 yang terdiri dari 22 orang Anggota BPKN. 


Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam Pasal 33 dan 34 UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:  

 

  1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
  2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
  3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
  6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha; dan
  7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.  


Pembangunan perlindungan konsumen di Indonesia memiliki urgensi nasional yang tinggi sehingga BPKN berupaya mewujudkan visi untuk Menjadi Lembaga Terdepan Bagi Terwujudnya Konsumen yang Bermartabat dan Pelaku Usaha yang bertanggungjawab. 

Download Dokumen: Klik Disini