Badan Perlindungan Konsumen Nasional
  • Home
  • Berita Foto
  • Media Briefing "Insiden Transaksi Perumahan banyak dilaporkan bermasalah oleh Masyarakat"

Media Briefing "Insiden Transaksi Perumahan banyak dilaporkan bermasalah oleh Masyarakat"

Media Briefing "Insiden Transaksi Perumahan banyak dilaporkan bermasalah oleh Masyarakat"

Jakarta - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman menyampaikan dalam temu media BPKN, Senin, 30/7/2018, “ Insiden Transaksi Perumahan banyak dilaporkan bermasalah oleh Masyarakat”.


Ketua BPKN, Ardiansyah Parman mengatakan, secara keseluruhan jumlah aduan yang masuk ke BPKN adalah soal perumahan. 85,89 % dari total pengaduan yang diterima oleh BPKN pada semester I tahun 2018.

Media Briefing "Insiden Transaksi Perumahan banyak dilaporkan bermasalah oleh Masyarakat"

Rolas selaku Wakil Ketua BPKN mengatakan, “Adanya dugaan praktek penyimpangan dokumen perumahan, sebagai contoh terhadap lahan yang masih dalam proses perijinan dan belum selesai, atau lahan belum bebas sengketa sementara penjualan ke konsumen tetap berjalan”.

Insiden transaksi perumahan diatas menjadi indikator masih lemahnya posisi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan tempat tinggal (kepemilikan rumah). Situasi ini jika terus dibiarkan tanpa pemulihan, berpotensi menjadi bom waktu sosial ekonomi. kehadiaran negara dan perhatian segera dari pemerintah kritis sifatnya untuk mencegah pelanggaran, memulihkan dan melindungi hak-hak konsumen perumahan.

Media Briefing "Insiden Transaksi Perumahan banyak dilaporkan bermasalah oleh Masyarakat"

Huzna selaku Anggota Komisi  Penelitian dan Pengembangan menegaskan, disamping menyampaikan rekomendasi kritis, BPKN menekankan agar Pemerintah mengambil langkah segera

 

1.    Memutus rantai insiden di hulu transaksi oleh Aparatur

“Guna memutus rantai terjadinya insiden transaksi perumahan lebih jauh, BPKN meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah, segera dan sesuai kewenangan yang ada, melakukan pengawasan efektif atas langkah-langkah pemasaran perumahan di wilayahnya masing-masing.

 

2.    Menegakkan disiplin pemasaran oleh pengembang perumahan

“Langkah pemasaran oleh pengembang harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan terutama sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999”.