• Home
  • Berita Foto
  • CATATAN AKHIR TAHUN BPKN 2018: "Ketahanan Perlindungan Konsumen Rawan"

CATATAN AKHIR TAHUN BPKN 2018: "Ketahanan Perlindungan Konsumen Rawan"

CATATAN AKHIR TAHUN BPKN 2018: "Ketahanan Perlindungan Konsumen Rawan"

Hari Ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mengadakan Kegiatan Catatan Akhir Tahun 2018, BPKN menyampaikan Kinerja BPKN selama kurun wawktu Tahun 2018 kepada Rekan -rekan media.

Pada Tahun 2018 ini BPKN menyampaikan 164 Rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga dan BPKN telah menerima pengaduan dengan total 493 Pengaduan dan 88 persen pengaduan tersebut dari sektor perumahan.

Ardiansyah, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada kesempatan ini juga menyampaikan, “ ketahanan perlindungan konsumen di Indonesia tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan perlindungan konsumen saat ini dan masa depan, situsuasinya sebenarnya sangat rawan dengan mencermati beberapa indicator”.

CATATAN AKHIR TAHUN BPKN 2018: "Ketahanan Perlindungan Konsumen Rawan"

Konsumen jasa Perumahan Sangat Rentan

Berdasarkan 348 pengaduan konsumen perumahan yang masuk ke BPKN selama 1 tahun terakhir dan kunjungan lapangan ke beberapa perumahan yang dipilih secara purposive, ditemukan tingginya keluhan konsumen yang berdpektrum luas. kasus-kasus perumahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum : iklan yang menyesatkan, pemahaman konsumen atas perjanjian/kontrak yang tidak memadai, cara pembayaran dengan kredit pemilikan rumah(KPR) , status tanah yang tidak jelas dan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, ketidak jelasan adanya sertifikat,perjanjian dan dokumen yg menjadi jaminan kredit.

 

BPKN mencatat:

1.       Perlu menetapkan mekanisme kontrol pada bank untuk memastikan penguasaan sertifikat yang menjadi objek jaminan dalam pemberian kredit.

2.       Melakukan kerjasama dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penerapan perjanjiann baku agar tidak melanggar pasal 18 UUPK No. 8/1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

3.       Segera menerbitkan permendag tentang pengawasan iklan, pengawasan caara menjual, dan pengawasan klausula baku untuk menjadi acuan bagi petugas pengawasanserta LPKSM dalam menjalankan fungsi pengawasan

4.       Bersama menteri PUPR menyusun  peraturan bersama tentang keamanan transaksi termasuk transaksi online khusus KPR dan KPA.

5.       Mengintensifkan pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada pengembang yang tidk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perumahan dan perlindungan konsumen.

CATATAN AKHIR TAHUN BPKN 2018: "Ketahanan Perlindungan Konsumen Rawan"

Ekonomi Digital Dan Perlindungan Konsumen

 

Dalam upaya pemerintah merumuskan rancangan undang-undang perlindungan konsumen, rancangan undang-undang data pribadi dan rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 82 tahun 2012 .

BPKN mencatat hal-hal sebagai berikut:

1.       Data dan informasi transaksi yang menyangkut kepentingan indonesia merupakan aset negara dan lalu lintasnya dikendalikan oleh otoritas Republik Indonesia.

2.       Seluruh bidang usaha yang menggunakan sistem elektronik harus terkonesi dengan backbone telekomunikasi yang dikuasai negara.

3.       Data dan informasi yang dapat diproses, diolah dan disimpan di luar jurisdiksi hukum republik indonesia dapat diselengarkan hnhya setelah mempertimbangkan kepentingan nasional

CATATAN AKHIR TAHUN BPKN 2018: "Ketahanan Perlindungan Konsumen Rawan"

“Integritas Perlindungan Konsumen hanya dapat terwujud bila RUU Perlindungan Konsumen yang tengah disusun mampu mengakomodir sebesar-besarnya konsekuensi dari dinamika transaksi, secara berkeadilan dan kontruktif, termasuk dan terutama dinamika transaksi berbasis ekonomi digital. Sejatinya  ekonomi digital bukan semata e-commerce. Kemasa depan, Ekonomi digital adalah perpaduan Big data, Connectivity, dan Artificial Intelligent“, pungkas Ardiansyah.

 

"Pemerintah harus mengambil langkah segera untuk mengakomodir ledakan insiden PK yang berpotensi terjadi  di penjuru tanah air”.

 

Untuk itu, direncanakan beberapa kegiatan yang menjadi prioritas utama antara lain:

(a)Amandemen Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tuntas; (b) Independensi Kelembagaan BPKN Tuntas; (c) Kemandirian Keuangan BPKN Tuntas; (d) BPKN dilibatkan sejak dini merancan undan-undang; (e) Rakornas Perlindungan Konsumen Lintas Sektor dan Lintas Wilayah.