MoU BPKN dengan KPPU

MoU BPKN dengan KPPU

Jakarta,15 Maret 2018 – Bertempat di Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bertepatan dengan Hari Konsumen Sedunia pada 15 Maret, KPPU dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bersepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara KPPU dan BPKN agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif. Penandatanganan nota kesepahaman sendiri dilaksanakan Ardiansyaah Parman Ketua BPKN dengan Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi. Dan penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan oleh M. Husein Indra Jaya,Sekretaris BPKN dengan Plt. Sekretaris Jenderal KPPU, Charles Pandji Dewanto.

 

MoU BPKN dengan KPPU

Ketua BPKN-RI Ardiansyah Parman dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan jajarannya serta rekan-rekan insan media yang secara khusus hadir pada acara ini, serta mengucapkan terima kasih atas kesediaan KPPU yang telah ikut dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU).

Esensi perlindungan konsumen tidak hanya bicara soal bagaimana konsumen memperoleh hak, paradigma baru perlindungan konsumen mengedepankan konsumen yang berdaya, kritis, inovatif, dalam menghadapi arus barang dan jasa yang semakin deras. Dampak positif persaingan sehat bagi masyarakat diantaranya: harga yang terjangkau, ketersediaan produk/jasa, kualitas produk yang lebih baik, ragam produk yang lebih baik. Sedangkan dampak positif bagi pelaku usaha antara lain: terhindar dari penyalahgunaan posisi dominan, terhindar dari proses-proses bisnis yng mendiskriminasi, terhindar dari persengkokolan pesaing, terhindar dari kebijakan yang bisa mendistorsi persaingan. Hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas tinggi dan pelayanan yang merupakan tiga hal yang  fundamental bagi konsumen dan persaingan usaha yang sehat.Persaingan usaha tidak sehat pasti mengakibatkan kerugian pada konsumen, oleh karena itu Negara wajib hadir melindungi konsumen, melalui persaingan antar pelaku usaha dan perlindungan kepada konsumen. Jelas kita perlu melihat kembali berbagai peraturan dan kebijakan yang ada dan berlaku saat ini dalam upaya mewujudkan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen yang efisien dan berkeadilan.

 

MoU BPKN dengan KPPU

Dalam sambutan pembukanya, Wakil Ketua KPPU menyatakan bahwa persaingan usaha sehat dengan perlindungan konsumen memiliki irisan yang sangat kuat. Dampak dari persaingan usaha yang tidak sehat akan dirasakan oleh konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pasal dalam UU No 5/1999 secara eksplisit menyebutkan konsumen dan/atau kata pembeli untuk mempertegas perlindungan konsumen dari dampak persaingan tidak sehat tersebut. Perilaku kartel misalnya, akan langsung mengurangi kesejahteraan konsumen melalui harga yang mahal alias tidak kompetitif. Perilaku penyalahgunaan posisi dominan akan berdampak kepada konsumen berupa semakin terbatasnya pilihan yang tersedia di pasar dan tentunya, harga yang harus dibayar tidak kompetitif.

 

MoU BPKN dengan KPPU

Melalui kerjasama ini diharapkan, persaingan usaha dan perlindungan konsumen nasional di masa depan dapat diselenggarakan dengan landasan terarah, konsisten, dan sinergis bersama para pemangku kepentingan sehingga konsumen dan dunia usaha bertransaski dengan percaya diri, terbangun pasar dinamis, daya beli konsumen efektif sehingga berkontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, serta mengharapkan Pemerintah berkomitmen membangun integritas PK dan persaingan usaha yang sehat sehingga terbangun trust antara konsumen dan pelaku usaha dalam meningkatkan transaksi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan