• Home
  • Berita Foto
  • MEDIA BRIEFING : 20 TAHUN UUPK NO.8 TAHUN 1999 : PEMERINTAH KEMANA?

MEDIA BRIEFING : 20 TAHUN UUPK NO.8 TAHUN 1999 : PEMERINTAH KEMANA?

MEDIA BRIEFING : 20 TAHUN UUPK NO.8 TAHUN 1999 : PEMERINTAH KEMANA?

Jakarta, 20 April 2019 – BPKN mengadakan Konferensi Pers dalam rangka ulang tahun ke-20 Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 20 April telah ditetapkan sebagai Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) sesuai yang telah ditetapkan Perpres No. 13 tahun 2012 serta bertepatan dengan peluncuran buku karya Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn. yang diselenggarakan di Gramedia Matraman, Jakarta Pusat.

MEDIA BRIEFING : 20 TAHUN UUPK NO.8 TAHUN 1999 : PEMERINTAH KEMANA?

Ketua BPKN Ardiansyah Parman menjelaskan “bahwa sudah saatnya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) harus direvisi karena dianggap tidak cukup memadai dalam melindungi kepentingan konsumen. Pasalnya, kemajuan zaman membuat konsumen di era ekonomi digital saat ini belum tercakup dalam UU tersebut karena UU itu tidak mampu mengakomodir keseluruhan aspek permasalahan konsumen di masa depan. Hal itu bisa dilibat pada kuartal I/2019, kerawanan perlindungan konsumen masih tetap terjadi.”

MEDIA BRIEFING : 20 TAHUN UUPK NO.8 TAHUN 1999 : PEMERINTAH KEMANA?

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak menambahkan “Terlebih pelanggaran perlindungan konsumen belum mendapat sanksi tegas. Hal ini membuat perlindungan konsumen di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan kepastian perlindungan konsumen di luar negeri. Mau dibawa kemana Perlindungan Konsumen Indonesia? Semua tergantung pada kemauan pemerintah”.

MEDIA BRIEFING : 20 TAHUN UUPK NO.8 TAHUN 1999 : PEMERINTAH KEMANA?

BPKN sendiri memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen di Indonesia. Selain itu BPKN juga sebagai penyelenggara konsumen memiliki kewajiban turut serta menegakkan perlindungan konsumen.