• Home
  • Berita Foto
  • MEDIA BRIEFING - KEADAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KALIMANTAN SELATAN

MEDIA BRIEFING - KEADAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KALIMANTAN SELATAN

MEDIA BRIEFING - KEADAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KALIMANTAN SELATAN

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia menggelar konfrensi pers sekaligus sosialisasi bertemakan “Kondisi Perlindungan Konsumen di Daerah” yang berlangsung di Ruang Rapat H Maksid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (21/6/2019).

Ketua BPKN Ardiansyah Parman mengatakan, sejak 19 Juni 2019 kemarin, BPKN mengadakan kunjungan ke bebrapa instansi, seperti Bandara Syamsuddin Noor, Pelabuhan Trisakti serta kuliah umum di Politeknik Banjarmasin (Poliban) dan Universitas Islam Kalimantan (Uniska).

MEDIA BRIEFING - KEADAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KALIMANTAN SELATAN

Arief Safari mengatakan, ada dua dimensi yang masih berada jauh di bawah nilai rata-rata, yaitu dimensi pemahaman terhadap undang undang dan kelembagaan Perlindungan Konsumen (PK) dan dimensi Perilaku Komplain.

“BPKN telah melakukan kegiatan Kuliah umum di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan juga kunjungan di beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap PK, dimana konsumen dan pelaku usaha bisa lebih memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya,” kata Arief.

Dan dalam kesempatan tersebut, BPKN mengajak awak media untuk ikut mensosialisasikan Perlindungan Konsumen di Kalsel. “Kami ingin bersama-sama menyosialisasikan BPKN lebih luas lagi. Maka dari itu kami mengajak awak media karena media memiliki power full,” ucapnya.

Disamping itu, BPKN juga ingin mendekatkan diri dengan lembaga konsumen yang ada di daerah, seperti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terkait permasalahan perlindungan konsumen yang terjadi di masyarakat.

Menurutnya, indeks pemberdayaan konsumen di Kalsel masih sangat rendah jika dibandingkan dengan indeks rata-rata nasional, yakni hanya 35,78 persen. “Pengaduan yang kami terima tahun lalu sekitar 400-an, dan di tahun 2019 pada Juni sudah masuk 408, yang aduannya masalah perumahan,” katanya.

MEDIA BRIEFING - KEADAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KALIMANTAN SELATAN

BPKN menyadari tugas untuk edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen merupakan tugas semua pemangku kepentingan, tidak mungkin diemban oleh BPKN saja. Namun upaya ini harus juga dilakukan oleh segenap kementerian/lembaga, LPKSM, BPSK juga pemerintah daerah.

“BPKN berkomitmen untuk pro-aktif dalam mengembangkan upaya perlindungan konsumen
terkait kehadiran negara untuk menjaga integritas perlindungan konsumen yang merupakan modal utama kepercayaan pasar (market confidence) agar terjadi transaksi secara sehat,” kata Arif.

MEDIA BRIEFING - KEADAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KALIMANTAN SELATAN

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Birhasani yang turut hadir dalam konfrensi pers tersebut mengatakan, selama beberapa tahun terakhir sempat terjadi kevacuman di BPSK, namun sejak dibentuk kembali di tahun 2018 ada 18 kasus dan 16 sudah selesai.

“Untuk tahun ini sudah ada 25 kasus ditambah 2 kasus yang belum selesai di tahun 2018 dan sudah menjalani persidangan ada 18 kasus selesai, yang rata-rata kasus tertinggi terkait perumahan dan asuransi,” kata Birhasani.

Untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen di masyarakat untuk melapor, pihaknya memperbanyak sosialisasi baik melalui media, spanduk, banner maupun sosial media.

“Jadi, kalau ingin melapor dapat melalui telepon, whats aap atau datang langsung. Untuk lapor langsung bisa langsung BPSK di Dinas Perdagangan Kalsel, sedangkan kalau melalui WA dapat ke nomor 082154476505,” pungkas Birhasani.

Namun, jika konsumen ingin melakukan pengaduan langsung ke BPKN dapat langsung ke sosial media BPKN, Web BPKN.go.id, Call Center 153 serta WA : 08153153153.