• Home
  • Berita Foto
  • BPKN MENGHADIRI UNDANGAN PENGADUAN WARGA CLUSTER MUTIARA BEKASI

BPKN MENGHADIRI UNDANGAN PENGADUAN WARGA CLUSTER MUTIARA BEKASI

BPKN MENGHADIRI UNDANGAN PENGADUAN WARGA CLUSTER MUTIARA BEKASI

BPKN menghadiri undangan Warga Cluster Mutiara Satria Tambun Bekasi, terkait keluhan perumahan, hadir dlm peliputan investigasi yaitu bapak Rolas Sitinjak selaku Wakil Ketua BPKN dan juga Arief Safari selaku Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Bekasi, 14 September 2019

BPKN MENGHADIRI UNDANGAN PENGADUAN WARGA CLUSTER MUTIARA BEKASI

Kurang lebih sebanyak 40 kepala keluarga hadir untuk mengeluhkan permasalahan perumahan, mayoritas masalah yg dikeluhkan adalah masalah tidak terpenuhinya hak atas sertifikat kepemilikan yang harusnya sertifikat sudah ditangan, Pada sektor perumahan, terdapat mayoritas permasalahan pada tiga tahap transaksi yaitu :
Pra Transaksi (Perizinan, Status Tanah, Iklan, cara menjual, Klausula Baku) Transaksi (Klausula baku dalam PPJB, Berita Acara Serah Terima, AJB, Pertelahaan/Pemisahan, Sertifikat Hak Milik) Pasca Transaksi (Permasalahan yang muncul berupa pengaduan pembeli/konsumen & upaya
penyelesaian sengketa).

BPKN MENGHADIRI UNDANGAN PENGADUAN WARGA CLUSTER MUTIARA BEKASI

Situasi diatas jika terus dibiarkan tanpa pemulihan hak konsumen dan kepastian hukum berpotensi menjadi bom waktu sosial ekonomi. Hal ini perlu segera memperoleh perhatian Pemerintah dan kehadiran negara untuk segera dipulihkan. Bagi perekonomian nasional, dampaknya serius karena akan menurunkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi pasar perumahan dan properti umumnya.

Lebih jauh, ketidakpastian hak konsumen atas perumahan ini dirugikan karena hak-hak mereka sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjadikan rumah sebagai aset dan tumpuan kehidupan sosial ekonomi mereka.

BPKN MENGHADIRI UNDANGAN PENGADUAN WARGA CLUSTER MUTIARA BEKASI

Dengan ditetapkannya Permen PUPR No.11 Tahun 2019 maka permasalahan sektor perumahan ke depan sudah lebih tertata dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada konsumen namun kita perlu mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan perumahan yang sudah terjadi sebelum keluarnya Permen PUPR No. 11 tahun 2019. Oleh karenanya , sebagai upaya BPKN dalam Perlindungan Konsumen, BPKN akan menyelenggarakan RAKOR terkait solusi permasalahan perumahan tersebut yang akan menghadirkan K/L, beberapa diantaranya, Kementerian PUPR, OJK, Kemendagri.".

Perlu ketegasan, keberanian, keseriusan dan komitmen Pemerintah dalam menjamin pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan.