• Home
  • Berita Foto
  • WORKSHOP PEMETAAN STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

WORKSHOP PEMETAAN STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

WORKSHOP PEMETAAN STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bali – Rabu (06 November 2019) BPKN mengadakan Workshop Pemetaan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang bertempat di Padma Resort Legian.

.

Hadir sebagai narasumber dalam Workshop ini, Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN (Drs. Edib Muslim, MA), Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Very Anggriono, SE, M.Si) dan Kasubdit Perindag Dit. SUPD III Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (Jahluddin, SE., M.Si.) yang dimoderatori oleh Drs. Rusdianto, M.Sc selaku komisioner Kerjasama dan Kelembagaan.

WORKSHOP PEMETAAN STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

Ir. Ardiansyah Parman selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional membuka secara langsung kegiatan Workshop Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen tersebut.
.
Dalam sambutannya Ketua BPKN menyampaikan bahwa Workshop ini merupakan kolaborasi untuk mencapai dua sasaran, yaitu terpetakannya Stranas PK dan Perkuatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen.

WORKSHOP PEMETAAN STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pada Juli 2019 yang lalu, BPKN berkolaborasi dengan K/L terkait menghadiri Sidang Intergovernmental Group of Experts (IGE) UNCTAD ke-4 di Genewa, Switzerland.
.
Dalam Sidang IGE UNCTAD itu juga membahas hasil PEER REVIEW yang dilaksanakan TIM UNCTAD atas hukum dan peraturan PK di Indonesia.
.
Demikian pula, dari hasil PEER REVIEW atas hukum dan peraturan PK di Indonesia, perlu kita seksamai bersama: - Pertama, Indonesia perlu memberikan kejelasan terkait lembaga yang menjadi focal point bagi upaya perlindungan konsumen di Indonesia (belum terintegrasi). - Kedua, Indonesia perlu membangun kapasitas pengelolaan cross border disputes.
- Ketiga, Indonesia perlu menata dan menyederhanakan hukum dan kebijakan perlindungan konsumen agar tidak kompleks dan lebih terap (implementable).

WORKSHOP PEMETAAN STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

Untuk maksud tersebut, kegiatan kita perlu mencoba memastikan h adirnya pengaturan dan kebijakan kredible dan terap dari sisi memberikan kepastian hukum, kelembagaan dan jalur pemulihan yang jelas bagi pasar, termasuk pasar internasional.
.
Maka dari itu, Kami dan kita semua menaruh harapan bahwa hasil-hasil dari workshop ini akan mampu membangun manfaat maksimal sebagai Masukan bagi askah teknokratis RPJMN 2020-2024.