• Home
  • Berita Foto
  • RDP BERSAMA DPRD KOTA BATAM TERKAIT TINDAK LANJUT PENGADUAN LAHAN KAVLING

RDP BERSAMA DPRD KOTA BATAM TERKAIT TINDAK LANJUT PENGADUAN LAHAN KAVLING

RDP BERSAMA DPRD KOTA BATAM TERKAIT TINDAK LANJUT PENGADUAN LAHAN KAVLING

Batam - (06/11/2019) BPKN menghadiri Undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai tindak lanjut pengaduan konsumen kepada BPKN pada tanggal 23 Agustus 2019 yang lalu sebanyak 569 Pengadu di Kota Batam terkait pembelian Kavling Siap Bangun (KSB) Kavling Bintang Di Teluk Lenggung & Kavling Bukit Indah Nongsa.
.
Muatan pengaduan Konsumen kepada BPKN yaitu belum mendapatkan kejelasan legalitas sertifikat kepemilikan sedangkan konsumen telah melakukan kewajibannya yaitu membayar lunas secara Cash bertahap kepada Pelaku Usaha.

RDP BERSAMA DPRD KOTA BATAM TERKAIT TINDAK LANJUT PENGADUAN LAHAN KAVLING

RDP Umum lanjutan ini yang diadakan di Ruang rapat serbaguna kantor DPRD Kota Batam, Dipimpin oleh Bapak Budi Mardianto, Ketua Komisi 1 DPRD Batam hadir juga dalam RDP ini perwakilan dari BP Batam, PM PTSP Kota Batam, Pertanahan Kota Batam, BPN Batam, Direktur Pelaku Usaha dan perwakilan warga (Konsumen).

RDP BERSAMA DPRD KOTA BATAM TERKAIT TINDAK LANJUT PENGADUAN LAHAN KAVLING

BPKN yang diwakili oleh Rolas Sitinjak, Wakil Ketua BPKN dan Rizal E. Halim, Ketua Komisi Advokasi BPKN menyampaikan hasil dari klarifikasi yang telah dilakukan BPKN, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Lahan seluas 30 Hektar di Kelurahan Sambau yang masih kategori lokasi hutan lindung di jadikan kavling oleh Pelaku Usaha.
.
2. BP Batam juga menyatakan belum pernah mengeluarkan izin terhadap lahan tersebut dan sampai saat ini Pelaku Usaha tidak memiliki legalitas lahan kavling tersebut, namun developer sudah menguasai dan melakukan penjualan kepada masyarakat yang sudah berjalan 4 tahun.
.
3. Menurut Kesatuan Hutan Lindung Batam telah melakukan upaya peringatan secara tertulis untuk tidak melakukan aktifitas apapun dilahan tersebut, namun peringatan tersebut diabaikan oleh Pelaku Usaha/Developer.

RDP BERSAMA DPRD KOTA BATAM TERKAIT TINDAK LANJUT PENGADUAN LAHAN KAVLING

Terkait dengan permasalahan ini BPKN akan memberikan surat rekomendasi ke Instansi terkait dan Pelaku Usaha & Stakeholder untuk berkomitmen dalam menyelesaikan perizinan lahan kavling.
.
Bapak Budi Mardianto, Ketua Komisi 1 DPRD Batam Pimpinan rapat memberikan keputusan bahwa Pelaku Usaha tidak boleh melakukan aktiftas apapun dilokasi, tidak melanjutkan penjualan kavling dan tidak boleh memungut biaya apapun sampai Pelaku Usaha mendapatkan izin.