• Home
  • Aktualita
  • BPKN PAPARKAN PENYEBAB BANYAK ADUAN MENGENAI PROPERTI

BPKN PAPARKAN PENYEBAB BANYAK ADUAN MENGENAI PROPERTI

BPKN PAPARKAN PENYEBAB BANYAK ADUAN MENGENAI PROPERTI

Sumber :

https://www.gatra.com/detail/news/469972/ekonomi/bpkn-paparkan-penyebab-banyak-aduan-mengenai-properti

 

Jakarta, Gatra.com- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menanggapi maraknya investasi properti bodong. Sepanjang 2019, ada sekitar 1.200 aduan dan jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Persoalannya mencakup pengembalian dana atau refund dan sertifikat tanah.

“ Di Undang-Undang, konsumen boleh transaksi apabila 20% bangunan sudah dibangun. Namun, kenyataannya masih ada developer yang menyalahi aturan. Selain itu, ada kasus di Bekasi, KPR didanai bank, ternyata sertifikatnya bank asing,” ujar Ketua BPKN, Ardiansyah Parman saat ditemui di kantornya, Jumat (21/2).

Menurutnya, pengetahuan konsumen umumnya terbatas seputar properti, terutama seputar aspek legalitas. Apalagi pengembang terkadang kerap mengulur waktu untuk mengeluarkan akte jual-beli.

“Mereka berpikirnya ketika aset naik, kredit juga ikut naik. Pajak dibayar setelah akad jual-beli,” tuturnya.

Ardiansyah juga menekankan pentingnya perjanjian pendahuluan jual-beli antara pihak penjual dan pembeli (PPJB). Konsumen perlu melihat status kesepakatan, apakah sudah ada peralihan hak kepemilikan tanah atau rumah secara hukum.

Untuk menghindari itu, Ardiasnyah menilai, Permen PUPR Nomor 11/ PRT/M/2019 tentang Sistem PPJB Rumah akan membantu konsumen. Sebelum membangun rumah, pengembang harus memenuhi persyaratan. Salah satunya, PPJB harus ditandatangani notaris.

“Masih ada developer yang menolak PPJB ditandatangani notaris. Padahal konsumen berhak mendapatkan fasilitas, contonya unit ke IMB. Ada prosedurnya,” ucap Ketua BPKN.