• Home
  • Berita Foto
  • Workshop Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat di Kota Manado

Workshop Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat di Kota Manado

Workshop Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat di Kota Manado

Manado, Jum'at (13/02/2020) -  Wakil Ketua BPKN, Dr. Rolas B. Sitinjak menghadiri undangan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI sebagai Narasumber Dalam Acara Workshop Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat di Kota Manado.


Acara ini diselenggarakan di Hotel Aryaduta Kota Manado dan dihadiri  dari perwakilan Kementerian/lembaga, DPRD Sulawesi Utara, Dinas Yang membidangi urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, Dinas yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi serta Perbankan.

Workshop Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat di Kota Manado

Acara ini dibuka oleh Bapak Dedy Slamet Budisusetyo, SH, MT ,  Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, dalam sambutannya Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun lalu, Adapun maksud dari penyelenggaraan acara tersebut adalah untuk sebagai langkah awal penyusunan konsep perlindungan konsumen bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Dengan tujuan merangkum seluruh kebutuhan perlindungan konsumen dengan saling bertukar informasi dan masukan terkait permasalahan di bidang penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.


Keynote Specch Kepala Biro Pemprov Sulawesi Utara, dalam sambutannya beliau menyampaikan dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberikah pemahaman kepada peserta yang hadir dalam memahami regulasi sektor perumahan karena sektor perumahan adalah sektor yang multisektoral dan kegiatan ini akan terterjalin kerjasama antara Pemprov Sulawesi Utara dengan Kementerian PUPR terkait pembangunan di Propinsi Sulawesi Utara

Workshop Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat di Kota Manado

Kegiatan ini menghadirkan 4 (empat) Narasumber yaitu Dr. Rolas B. Sitinjak, Wakil Ketua BPKN ”Penanganan Pelanggaran Hak Konsumen Bidang Pembiayaan Perumahan”,Kepala Seksi Analisa Perlindungan Konsumen Direktur Pemberdayaan Konsumen dengan Paparan ”Kebijakan Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan”, Dr. Rulli Nasrullah, M.Si , Praktisi Media Kreati dan Blogger dengan Paparan ”Mencerdaskan Konsumen dengan membuat Konten menarik melalui media Kreatif” dan Santi Indra Astuti, Dosen FIKOM UNISBA, Aktivis Media Literacy dengan Paparan ”Peran Media dalam Perlindungan Konsuemen Bidang Pembiayaan Perumahan”.



Rolas B. Sitinjak, Wakil Ketua BPKN menyampaikan dalam paparannya bahwa Permasalahan yang dihadapi konsumen sangat mendasar dan dari data pengaduan konsumen yang masuk ke BPKN ( Tahun 2017 – Maret 2020) total 2.525 Pengaduan sebanyak  81,79 % persen adalah pengaduan dari sektor perumahan. Permasalahan Konsumen Perumahan terjadi mulai dari pra transaksi, transaksi, dan pasca transaksi jual beli perumahan.


Banyaknya masyarakat bertransaksi dalam jual beli perumahan ini melalui bank selaku lembaga pembiayaan dapat dirangkum sebagai berikut:


1.    Proses Pra-Pembangunan (Pra-Transaksi), insiden hak konsumen banyak menyangkut ketidak jelasan status lahan rumah yang dijual oleh pengembang dan langkah pemasaran yang tidak sesuai dengan aturan oleh pengembang.
2.    Proses Pembangunan(Transaksi), insiden hak konsumen yang terjadi menyangkut lemahnya upaya perlindungan konsumen terhadap aspek perikatan jual beli antara pengembang, konsumen dan bank (lembaga pembiayaan).
3.    Proses Pasca Pembangunan (Pasca Transaksi), insiden hak konsumen banyak menyangkut sengketa terkait kualitas unit rumah (sarana dan prasarana), PPJB dan AJB yang tidak sesuai, dan terkait konsumen rumah susun menghadapi ketidak jelasan yang menyangkut hak ruang milik bersama, sistem, struktur dan pola pengelolaan, pembiayaan pengelolaan segala variannya.

Workshop Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat di Kota Manado

Rolas B. Sitinjak, Wakil Ketua BPKN pada akhir acara menyampaikan bahwa saat ini memang masih terjadi banyak permasalahan terkait sektor perumahan, hal tersebut terbukti dari kondisi yang kami amati dan banyaknya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPKN, baik melalui surat, melalui media sosial maupun datang langsung menyampaikan permasalahan mereka.  Rentannya permasalahan yang dihadapi konsumen atas pemilikan rumah tinggal dalam pembiayaan perumahan, yaitu menyangkut permasalahan dengan pihak developer (pengembang) dan pihak perbankan  sebagai para pihak yang saling terlibat dalam sebuah perbuatan hukum.


Beliau juga menambahkan bahwa pada Tahun 2018 berdasarkan hasil analisa invetigasi dan klarifikasi BPKN telah memberikan Rekomendasi kepada Menteri PUPR, Ketua OJK, Direktur Utama Bank BTN dan Direktur Utama Bank BRI dan sehingga mendorong Kementerian PUPR Republik Indonesia pada Tahun 2019 Menteri PUPR menerbitkan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah yang mengatur secara detail tentang sistem pemasaran dan PPJB serta kewajiban Pelaku usaha harus dipenuhi sebelum melakukan pemasaran dan PPJB.