Rekomendasi Perlunya Juknis Restrukturisasi bagi Debitur Terdampak Wabah Covid-19

Rekomendasi Perlunya Juknis Restrukturisasi bagi Debitur Terdampak Wabah Covid-19

 

Nomor : 04/BPKN/REKOM/4/2020   

Lampiran : - 

Perihal : Rekomendasi perlunya juknis restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak wabah COVID-19

 

Kepada Yth.

Ketua

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

di

Jakarta

 

Dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya di bidang Layanan Jasa Keuangan Non Bank Pembiayaan Konsumen, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

 

A. Memperhatikan

1. Penyebaran jumlah kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang meningkat dan meluas di wilayah Indonesia berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini mendorong Pemerintah untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Penetapan program Jaring Pengaman Sosial oleh Presiden RI sebagai upaya menekan dampak wabah COVID-19 di masyarakat yang salah satu diantaranya adalah keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM serta nelayan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

4. Penawaran restrukturisasi/keringanan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang dirilis dalam OJK Update No. 04C/SPI (Perusahaan Pembiayaan).

 

B. Mempertimbangkan

Perlunya penetapan aturan dan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi masyarakat terutama para pekerja informal yang terdampak penyebaran COVID-19 dalam mengajukan proses restrukturisasi pembayaran kredit kepada lembaga jasa keuangan non bank, khususnya lembaga pembiayaan, mengingat POJK Nomor 11/POJK.03/2020 hanya mencakup lembaga perbankan.

 

C. Merekomendasikan

1. Segera menetapkan peraturan relaksasi kredit dan pembiayaan bagi debitur lembaga jasa keuangan non bank, dalam hal ini lembaga pembiayaan, untuk memberi kepastian hukum baik bagi debitur (konsumen) maupun lembaga pembiayaan; kecuali pada saat Rekomendasi ini diterima, OJK sudah menerbitkan peraturan tersebut. 

2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kebijakan relaksasi dan/atau restrukturisasi kredit yang telah ditetapkan. 

3. Segera menerbitkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari pelaksanaan kebijakan relaksasi dan/atau restrukturisasi kredit tersebut. 

4. Mengutamakan pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan UMKM termasuk kendaraan bermotor mengingat banyaknya jumlah pengemudi yang memiliki kredit atau pembiayaan dan terdampak wabah COVID-19.

 

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk kiranya dapat ditindaklanjuti. Kami sangat menghargai apabila Saudara Ketua dapat menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi ini (form terlampir). Atas perhatian, dukungan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

 

Jakarta, 13 April 2020

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Ketua

 

Ardiansyah Parman

 

Tembusan Kepada Yth : 

1. Presiden RI;

2. Ketua Komisi VI DPR RI;

3. Menteri Perdagangan RI

4. Ketua Ombudsman RI;

5. Pertinggal.

 

 

Download Dokumen: Klik Disini