h
  • Home
  • Siaran Pers
  • Negara Wajib Antisipasi Krisis Pangan Pasca Pandemi : Jaga Kestabilan Harga dan Pasokan Pangan

Negara Wajib Antisipasi Krisis Pangan Pasca Pandemi : Jaga Kestabilan Harga dan Pasokan Pangan

Negara Wajib Antisipasi Krisis Pangan Pasca Pandemi  : Jaga Kestabilan Harga dan Pasokan Pangan

NEGARA WAJIB ANTISIPASI KRISIS PANGAN PASCA PANDEMI: JAGA KESTABILAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN


Dalam rapat terbatas secara virtual pada 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa “peringatan dari Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) agar betul-betul kita perhatikan, kita garis bawahi mengenai peringatan bahwa pandemic COVID-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia. Ini betul harus kita pastikan”. Dalam rapat tersebut juga Presiden meminta agar kepala daerah menjaga ketersediaan bahan pokok mengingat pandemic virus COVID-19 yang semakin meluas.

Sesuai dengan UNGCP ada 5 kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi yaitu (1) akses oleh konsumen ke barang dan jasa penting, (2) perlindungan konsumen yang rentan dan kurang beruntung, (3) perlindungan konsumsen dari bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan, (4) promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen, (5) akses oleh konsumen ke informasi yang memadai untuk memungkinkan mereka membuat pilihan berdasarkan informasi sesuai keinginan dan kebutuhan individu, menyikapi hal tersebut BPKN perlu mengkaji potensi krisis pangan ini.


Kajian dimaksud yaitu mengenai kebutuhan konsumen atas pangan pokok, yang nanti akan menjadikan catatan BPKN untuk solusi kepada pemerintah. “Kajian kebutuhan konsumen atas pangan pokok adalah dalam rangka memperhatikan kebutuhan konsumen atas akses konsumen terhadap pangan pokok lebih mudah dan harga terjangkau serta terpenuhinya hak konsumen sebagaimana tertuang dalam UUPK Pasal 4 huruf b “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, tegas Ardiansyah dalam Focus Group Discusion siang kemarin tgl 6 Mei melalui zoom meeting.


Hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut yaitu Bapak Prihasto Setyanto - Dirjen Bina Produksi Hortikultur  Kementan, Bapak Nilanto Perbowo - Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, dan Bapak Suhanto - Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. Serta peserta aktif yang hadir merupakan stakeholder terkait antara lain Dinas Perindag, LPKSM seperti YLKI, Asosiasi Logistik diwakili oleh ALFI dan para peserta lainnya untuk menggali kemungkinan terjadinya potensi krisis pangan dan bagaimana pemerintah menyiapkan skenario untuk menghadapinya.


Pada sektor pertanian, Kementan menyampaikan sudah memiliki Early Warning System yang terbukti di 4x Hari Besar Keagamaan Nasional efektif mengendalikan pasokan produk pertanian dan tampak bahwa secara nasional pasokannya surplus walaupun terjadi missmatch antara daerah penghasil yang surplus dengan daerah konsumsi yang minus. Produksi cabe rawit tahun 2019 sebesar 1,37 juta ton naik rata-rata 9.3% pertahun sejak tahun 2017, sementara produksi bawang merah tahun 2019 sebesar 1,58 juta ton naik rata-rata 5,3% pertahun sejak tahun 2014. Cabe merah besar hingga bulan Juni 2020 mengalami surplus 7.484 ton, informasi neraca cabe merah ini di-breakdown hingga level kabupaten, langkah-langkah untuk mengantisipasi dilakukan dengan memberikan bantuan pembenihan agar petani dapat terus berproduksi. Cabe merah besar hingga bulan Agustus 2020 masih surplus sebesar 7.686 ton dan September ada surplus sebesar 1.526 ton, turun cukup jauh sehingga saat ini dilakukan upaya untuk mendorong produksi daerah agar tidak ada kekurangan produksi.  Namun dengan kondisi PSBB dipastikan bahwa prediksi produksi pertanian akan berkurang disebabkan petani masih khawatir untuk meladang menanam kebutuhan bahan pokok. Juga disampaikan bahwa Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) mengalokasikan anggaran untuk distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah minus dengan koordinasi oleh BKP untuk mendistribusikan produk pertanian dari daerah surplus ke daerah minus, namun hal ini tidak akan efektif apabila pasokan produk pertanian yang akan didistribusikan tidak memadai.


Pada sektor perikanan, KKP menyadari akan isu/tantangan terhadap penyediaan dan akses produk perikanan di masa Pandemi Covid-19, pada aspek usaha produk hulu ada kekhawatiran berkurangya penyerapan beberapa hasil produksi tangkap dan budidaya perikanan,  pada aspek usaha pengolahan adalah adanya penumpukan produk di gudang penyimpanan, pada aspek usaha logistik ada kesulitan distribusi karena isu PSBB, dan terakhir pada aspek usaha pasar adanya kondisi penutupan pusat perbelanjaan dan pembatasan pasar tradisional yang dapat mengkhawatirkan pelaku usaha. Dengan dinamika tersebut Kementerian KKP tertantang untuk menyiapkan akses produk perikanan di dalam Negeri dengan menyediakan langkah-langkah antisipatif, Menteri KKP menerbitkan surat perintah terkait langkah antisipatif penanganan hasil produksi perikanan selama masa pendemi COVID-19. Hasil produksi perikanan tangkap, pada April-Juni 2020 diprediksi sebesar 1.6 juta ton untuk perikanan laut, dan 131 ribu ton untuk perikanan umum, namun hal tersebut berlaku dalam hal situasi normal, perlu perhitungan lebih lanjut dalam situasi pandemi seperti saat ini. Potensi penyimpanan ikan nasional di cold storage sebesar 1,4 juta ton. Dalam budidaya perikanan perlu disiapkan dari awal seperti lahan, benih hingga panen, sedangkan dalam kasus perikanan laut, tahapannya langsung dan tidak dilakukan pembenihan. Sistem resi Gudang untuk ikan sudah dilaksanakan dalam 2 tahun terkahir, saat ini sistem resi Gudang dilakukan secara intens dengan bekerjasama dengan swasta, yang diharapkan akan dapat menahan nelayan atau pembudidaya ikan tidak menjual hasil perikanan dibawah harga produksi.


Di sektor perdagangan dirasa ada kenaikan maupun penurunan harga Bapokting (bahan pokok penting). Cabe mengalami penurunan namun gula mengalami kenaikan. Gula meningkat harganya karena adanya pergeseran waktu giling, disebabkan kemarau yang panjang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Beras pun mulai mengalami kenaikan harga karena banyak dicari untuk kebutuhan paket bantuan sosial (Bansos) baik oleh pemerintah maupun swasta. Terjadi keterlambatan pasokan dari importir terhadap raw sugar, karena beberapa negara mengalami lockdown sehingga terjadi penurunan ekspor, diperkirakan ada penundaan pengiriman hingga beberapa bulan kedepan. Kemendag dalam hal ini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri memilik 2 sistem informasi yang penting untuk mengambil langkah terkait pemenuhan kebutuhan pokok, pertama adalah Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang tujuannya untuk memberikan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok secara harian di 223 pasar dari 95 kabupaten kota pada 34 propinsi dan Sistem informasi Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) Nasional untuk memberikan informasi produksi dan konsumsi barang kebutuhan pokok/barang penting/barang lainnya secara bulanan serta perdagangan keluar dan masuk yang diantarpulaukan melalui pelabuhan di 34 provinsi.


Anna Trianggraini selaku Koordinator Komisi Kajian dan Penelitian BPKN menyampaikan,” Dalam diskusi kemarin tanggal 6 Mei, ada beberapa hal yang harus dipastikan yaitu konsumen, selanjutnya BPKN akan menganalisa hasil FGD ini dan akan mengadakan webinar secara nasional untuk membahas hal ini secara tuntas guna merumuskan rekomendasi yang perlu diberikan ke pemerintah dalam rangka mengatisipasi potensi krisis pangan ke depan”.


Catatan BPKN dalam FGD yaitu  (1) Presiden mendapat laporan bahwa terjadi defisit stok pangan di beberapa provinsi, maka setelah FGD ini diharapkan tidak ada laporan defisit stok pangan lagi kepada Presiden,  karena sudah diatasi oleh K/L, sehingga BPKN tidak perlu lagi menyampaikan saran pertimbangan untuk masalah distribusi pada masa pandemi covid-19, (2) Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kelancaran logistik dan operasi pasar sebesar Rp 25 T.  Diharapkan ada informasi pemanfaatan anggaran ini, (3) Populasi masyarakat dibawah garis kemiskinan (mayoritas petani), 2/3 pendapatannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Sehingga bila harga pangan pokok naik yang langsung terdampak adalah mereka. Jadi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok menjadi wajib dilakukan, (4) Protein sangat berlimpah di Indonesia, telur, daging ayam, ikan dan sebagainya. Konsumsi ikan perkapita di targetkan sekitar 54 kg atau minimal 15 juta ton ikan harus tersedia setahun. Jika target yang ingin dicapai adalah swasembada protein maka tidak harus seluruhnya mengandalkan dari daging sapi tapi dari sumber protein lain. Meningkatkan konsumsi ikan, telur, daging ayam harus lebih dipromosikan. Karena dengan komsumsi daging sapi perkapita sebesar 1,8 kg, Indonesia impor daging sapi beku setara 1 juta ekor sapi setahun. Bila konsumsi perkapita daging sapi dilipat dua kali mendekati konsumsi daging sapi perkapita di Malaysia sekitar 4,8 kg, berapa besar lagi Indonesia harus impor daging sapi, (5) Perlu ada langkah nyata  untuk mengantisipasi krisis pangan, dengan membangun kekuatan dalam negeri agar tidak terus bergantung kepada negara luar. 


"BPKN berharap dalam FGD yang diikuti beberapa Stakeholder bisa sebagai masukan pemerintah dalam mengambil kebijakan perbaikan perlindungan konsumen di pandemi virus COVID-19, serta berbagai pihak bisa saling berkoordinasi  dengan menggunakan data yang vaild untuk kelancaran proses produksi, distribusi dan kepastian ketersediaan pasokan dan harga pangan terjangkau konsumen, tidak menurunkan kualitas dan kuantitas barang tersebut, sehingga indonesia terhindar dari bayang-bayang krisis pangan", pungkas Ardiansyah.

Download Dokumen: Klik Disini