• Home
  • Siaran Pers
  • Pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Rontok Ditengah Wabah COVID-19

Pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Rontok Ditengah Wabah COVID-19

Pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Rontok Ditengah Wabah COVID-19

Pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Rontok Ditengah Wabah COVID-19

 

Kesehatan adalah merupakan prioritas perhatian BPKN, insiden masih sering muncul, siapa yang harus bertanggung jawab? kali ini persoalan mengenai Jaminan Kesehatan yang memang perlu perhatian pemerintah dan tidak bisa dikesampingkan, perlu segera mendapat perhatian dan solusi agar konsumen tidak lagi dirugikan.

Pemerintah yang telah menonaktifkan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan kepada sejumlah pasien gagal ginjal sehingga menyebabkan terancamnya nyawa pasien karena terhambat untuk mengakses pelayanan hemodialisis (HD), insiden konsumen yang kesulitan mengakses layanan kesehatan menunjukkan bahwa pemerintah lalai menepati amanat Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 UUD NRI 1945 yang mengatur hak atas jaminan kesehatan bagi warga fakir miskin ataupun tidak mampu. Selain itu, peraturan perundangan-undangan juga telah mengatur bagaimana hak atas jaminan kesehatan bagi kelompok fakir miskin dan tidak mampu melalui Pasal 1 angka 7, Pasal 18 ayat (1) serta Pasal 19 ayat (4) UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang menegaskan tanggung jawab Pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab dari hak atas jaminan kesehatan untuk menjamin bantuan iuran kepada peserta PBI Jaminan Kesehatan.

"Kenyataan yang dihadapi konsumen tidak bisa mendapat haknya yaitu mendapat manfaat dari jaminan kesehatan, pemutusan PBI di tengah pandemi covid 19 dirasa merupakan tindakan yang keliru dan mengabaikan rasa empati dan kemanusiaan bagi pasien," jelas Ardiansyah selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Jakarta.

Jika ada persoalan data di Kemensos, maka buat klasifikasi prioritas, sementara untuk kepentingan lainnya perlu dicermati dengan seksama. Pemutakhiran data Kemensos seyogyanya tidak mengorbankan masyarakat yang sangat membutuhkan layanan BPJS Kesehatan apalagi untuk golongan-golongan penyakit yang kritis dan risikonya adalah keselamatan jiwa masyarakat. Jangan hanya karena kesalahan dalam manajemen data di Kemensos, masyarakat kecil yang harus menanggung risikonya.

Terhambatnya akses pelayanan HD yang terjadi kepada pasien gagal ginjal merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah yang kerap kali terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Kementerian Sosial adalah Kementerian yang bertanggung jawab untuk mendata peserta PBI Jaminan Kesehatan  Namun, dalam melakukan pendataan, proses validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan pedoman penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan kerap tidak tepat sasaran.


Mutlak Kedepankan Keselamatan Jiwa. 


Rizal selaku Koordinator Advokasi menyampaikan,“Jangan karena distribusi bansos yang simpang siur karena validitas data rendah kemudian dilakukan pemuktahiran yang diterapkan secara umum. Sementara ada program-program khusus seperti PBI yang membutuhkan keseksamaan karena menyangkut kesehatan dan keselamatan jiwa, Pemerintah harus mencermati situasi ini sehingga deviasi kebijakan tidak lagi mengorbankan masyarakat”. Kisruh data yang terjadi memerlukan penanganan yang komprehensif tidak sekedar “manajemen tukang sate” dan sporadis karena tidak menyelesaikan persoalan bahkan hanya menambah persoalan baru. Kasus pasien cuci darah yang dihentikan layanan BPJS Kesehatannya ini perlu segera untuk direspon Pemerintah sehingga mengantisipasi korban-korban jiwa dari masyarakat akibat ketidakberesan manajemen data Pemerintah.

" Dalam rangka meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan pada masyarakat secara lebih baik dan optimal perlu koordinasi dengan Dinas Sosial di daerah agar melakukan proses validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga ketidaktepatan data PBI Jaminan Kesehatan yang dapat mengancam hak atas jaminan kesehatan warga tidak terulang lagi, kepada pihak terkait agar melakukan evaluasi sistem pendataan serta memperbaharui indikator kemiskinan yang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi warga", pungkas Ardiansyah.

Untuk mencegah lebih banyak lagi masyarakat yang menjadi korban, menjadi sebuah keharusan bagi BPJS, bersama lembaga pemerintah terkait, untuk sesegera mungkin beradaptasi dengan krisis yang disebakan oleh wabah COVID-19. 

 

 

Download Dokumen: Klik Disini