h
  • Home
  • Berita Foto
  • FGD Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan Pasca Dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020

FGD Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan Pasca Dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020

FGD Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan Pasca Dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020

Jakarta, Rabu (13 Mei 2020), Pukul 10.00 - 12.00 WIB - Komisi Advokasi BPKN menyelenggarakan Focussed Group Discussion (FGD) secara online melalui zoom webinar pada dengan Topik “Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan (Perbankan) Pasca Dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 terhadap Perlindungan Konsumen.

FGD Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan Pasca Dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020

Tujuan kegiatan ini adalah memahami implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 terhadap Perlindunan Konsumen Sektor Perumahan.

FGD Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan Pasca Dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020

Hadir sebagai Narasumber acara tersebut yaitu Dr. Rolas B Sitinjak – Wakil Ketua BPKN; Dr. Rizal E Halim – Koordinator Komisi Advokasi BPKN; Soelistio Darmawan- Deputi Direktur Pengawasan Bank 1.6 - Otoritas Jasa Keuangan; sebagai Moderator adalah Bambang Sumantri – Anggota Komisioner BPKN.

FGD Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan Pasca Dikeluarkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020

Rumusan-rumusan hasil dari FGD ini adalah OJK telah menyediakan simulasi restrukturisasi sebagai perbandingan konsumen dan OJK mempunyai standar klausula baku meskipun di lapangan tetap terjadi masalah-masalah yang diadukan dan oleh karenanya pengawasan harus tetap ditingkatkan. POJK No. 11 Tahun 2020 tersebut OJK telah menentukan criteria debitur yang mendapatkan relaksasi, sektor yang akan mendapatkannya.

Keringanan konsumen pada garis besarnya tidak menghapuskan kewajiban namun kewajiban dapat dinegosiasi karena adanya penyebaran pandemic COVID-19.