• Home
  • Siaran Pers
  • MELIHAT DENGAN JERNIH PERSOALAN KELANGKAAN PANGAN DITENGAH COVID DAN PASCA COVID

MELIHAT DENGAN JERNIH PERSOALAN KELANGKAAN PANGAN DITENGAH COVID DAN PASCA COVID

MELIHAT DENGAN JERNIH PERSOALAN KELANGKAAN PANGAN DITENGAH COVID DAN PASCA COVID

 

MELIHAT DENGAN JERNIH PERSOALAN KELANGKAAN PANGAN DITENGAH COVID DAN PASCA COVID

 

Peringatan dari WHO akan terjadi krisis pangan, oleh karena itu harus ada antisipasi. Sesuai amanah Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UUPK) bahwa BPKN mempunyai tugas untuk melakukan kajian tentang kebutuhan konsumen, kebutuhan konsumen dalam hal ini ada 5 yang harus terpenuhi tapi yang paling mendesak dalam situasi sekarang adalah ketersediaan pangan pokok, isu tentang keamanan, kemandirian dan kedaulatan tapi yg tertinggi tentu adalah kedaulatan pangan tidak saja mempertimbangkan hanya berasal dari dalam negeri tetapi semua aspek perlu diperhitungkan, diskusi ini sebagai masukan dalam BPKN menyusun rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan perlindungan konsumen di Indonesia”, disampaikan ketua BPKN dalam webinar hari kamis, 14 Mei 2020.

Sebagaimana diketahui Bapak Presiden pada 29 April 2020 menginginkan dilakukan hitungan cepat, assessment yang cepat terhadap kebutuhan setiap daerah, setiap provinsi agar dihitung mana provinsi yang surplus dan defisit perlu perhitungan cermat agar dikemudian hari tidak terjadi masalah pangan, dalam laporannya Presiden menyampaikan menerima laporan bahwa stok defisit beberapa komoditi yaitu diantaranya: beras di 7 provinsi, jagung 7 provinsi, gula 34 provinsi, telur 22 provinsi, bawang putih 31 provinsi, cabe besar 23 provinsi, dan cabe rawit 19 provinsi.

BPKN memberi catatan dalam diskusi yang telah dilakukan pada rangkaian Focus Group Discusion (FGD) pertama tanggal 5 mei yang menghadirkan para pejabat di Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, FGD ke dua tanggal 12 Mei 2020 menghadirkan para perwakilan Dinas Perdagangan dan juga Dinas Pertanian di 34 provinsi di Indonesia, serta  Webinar tanggal 14 Mei 2020 yang menghadirkan perwakilan Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dari 34 Provinsi juga menghadirkan perwakilan pimpinan daerah untuk mendengar langkah apa saja yang telah diambil dan juga kendala apa saja yang masih terjadi dilapangan serta komoditi apa saja yang masih defisit.

Daerah yang dilaporkan defisit telah menyampaikan kendala dan masalahnya begitupun daerah yang surplus, beragam masalah terkait masalah pada distributor, produsen, kendala aturan yang mewajibkan produsen memasok barang seperti gula pasir ke Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) sedangkan ada beberapa daerah yang memang tidak ada ritel modern didaerahnya sehingga mencari barang pasokan ke distributor bukan ke Aprindo. Dan ini menjadi salah satu alasan kelangkaan beberapa komoditi di daerah, seperti yang dilaporkan bahwa gula merupakan komoditi yang dikeluhkan hampir disemua daerah, selebihnya bawang merah dan cabe perlu jadi perhatian pemerintah, dari kendala-kendala yang disampaikan persoalan utama ada pada distribusi, logistik dan angkutan/transportasi dalam hal ini perlunya kombinasi antar daerah, serta peran pemerintah pusat dalam hal ini Kemendag dan Kemendagri bisa mempertemukan daerah-daerah surplus ke daerah defisit, begitu pula pemerintah daerah tetap koordinasi.

Permasalahan pangan bukan hanya dari sisi ketersediaan di hulu, tetapi juga penting melihat jaminan terpenuhinya kebutuhan pangan mikro rumah tangga baik dari sisi aksesnya, keterjangkauan maupun kualitasnya, dan diversifikasinya. Pembicara menekankan masalah tidak hanya masalah supply saja tetapi pada aspek demandnya sendiri bermasalah apalagi masalah daya beli masyarakat perlu perhatian pemerintah, masalah diversifikasi pada masa covid bisa menjadi perhatian/titik perhatian kegiatan dari pemerintah untuk segera lebih memberi perhatian diversifikasi pangan ini, karena masih banyak bahan-bahan lokal yang bisa dikembangkan menjadi bahan pengganti beras.

 

"Pangan merupakan kebutuhan pokok dan perlu pemikiran bersama untuk menyelesaikannya, peran pemerintah pusat dalam hal ini perlu melakukan koordinasi pemangku kepentingan dan pengawasan secara maksimal, para perwakilan daerah agar selalu berkoordinasi dengan daerah lain, untuk daerah yang surplus agar bisa membantu daerah yang yg defisit, memastikan ketersediaan pangan tidak hanya sampai satu atau dua bulan tapi berfikirlah agar bayang-bayang krisis pangan tidak akan terjadi. BPKN berharap ke depan perlu ada pemikiran penyelesaian pangan yang komprehensif  dari akar permasalahannya, pungkas Ardiansyah. 

 

 

Download Dokumen: Klik Disini