h
  • Home
  • Siaran Pers
  • UU Perlindungan Data Pribadi, kunci " sukses New Normal indonesia"

UU Perlindungan Data Pribadi, kunci " sukses New Normal indonesia"

UU Perlindungan Data Pribadi, kunci " sukses New Normal indonesia"

UU Perlindungan Data Pribadi, kunci " sukses New Normal indonesia"

 

Kondisi pandemi COVID-19 telah mengekspos instrumen perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang meliputi: 1)Jaminan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan dalam Konsumsi Produk, 2)Jaminan Informasi yang Benar, Jelas dan Jujur, 3)Penanganan keluhan dan, 4) Kompensasi dan ganti rugidimana telah muncul skenario baru yang tidak tercakup dalam peraturan atau kebijakan yang ada.”, disampaikan ketua BPKN membuka webinar hari Rabu, 20 Mei 2020. 

Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19

Ekonomi dapat berjalan apabila ada transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha, oleh karena itu penting untuk menjaga kepercayaan bertransaksi (confidence to transact) antara keduanya. Peran utama Pemerintah sebagai regulator adalah untuk menjamin adanya kepercayaan dalam bertransaksi antara konsumen dengan pelaku usaha melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Kepercayaan bertransaksi di masa pandemi COVID-19 sangat bergantung kepada respon pemerintah sebagai regulator. Respon pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 sangat beragam namun bertumpu pada upaya pembatasan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

Kebijakan PSBB yang diambil pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan transaksi jual beli barang dan jasa di pasar. Dampak nyata  dilapangan meliputi: 1)Keterbatasan pergerakan orang, barang dan jasa; berkurangnya ketersedia-an pasar untuk melakukan transaksi dan ketersediaan barang dan jasa; 2)Terjadinya perpindahan transaksi tatap muka menjadi transaksi online dan, 3)Turunnya daya beli karena berkurangnya pendapatan masyarakat karena tidak bisa mencari nafkah. "Kondisi ini mengakibatkan disrupsi terhadap perlindungan konsumen yang jelas memerlukan kebijakan tambahan karena kebijakan yang ada sebelum masa pandemi COVID-19 jelas sekali tidak akan bisa mencakup kondisi luar biasa yang timbul", jelas Arief Safari, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN yang tampil sebagai salah satu nara sumber.

Beragam insiden perlindungan konsumen diberbagai sektor yang terjadi menjadi catatan BPKN di pandemi COVID-19, diantaranya yaitu  pangan, kesehatan, e-commerce, listrik, telekomunikasi, dan masih banyak yang lainnya sehingga perlu upaya pencegahan dan juga pemulihan atas insiden yang terjadi. Diskusi yang diselenggarakan oleh BPKN yang bekerjasama dengan  AACIM (Asian Association for Consumer Interests and Marketing), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA IPB), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas (STIE PERBANAS),   menyelenggarakan Webinar via Zoom dan Facebook BPKN LIVE STREAMING (https://bit.ly/2Wu9Xu5) Perlindungan Konsumen Di Masa Pandemi COVID-19 bertujuan mencari solusi atau pandangan dari beberapa pakar dan guna besama-sama mencari solusi terkait perlindungan kepada konsumen di pandemi COVID-19

Jaminan keamanan Keselamatan dan Kenyamanan dalam Konsumsi Produk

Peningkatan kegiatan online dimasa pandemik ini juga telah menimbulkan kekhawatiran atas perlindungan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen baik ketika transaksi online maupun pada saat melakukan videoconferencing. Ada kasus, dimana konsumen yang sudah menyelesaikan transaksi alat kesehatan disalah satu platform, dengan permintaan login akun dan berbagai interaksi lainnya akhirnya pihak penjual (penipu)berhasil mengambil alih akun dan membajaknya (phishing). Konsumen sudah melaporkan ke pihak platformnamun tindakan yang diambil pihak platform hanya melakukan pemulihan akun konsumen dan tidak bertanggungjawab atas kerugian materiil dan immaterial yang dialami konsumenKonsumen butuh Jaminan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Maknanya konsumen berhak untuk mendapatkan jaminan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa secara aman, nyaman dan bebas dari ancaman segala aspek bahaya baik ketika melakukan transaksi maupun disaat mengkonsumsi barang atau jasa yang dimaksud.

Jaminan Informasi yang Benar, Jelas dan Jujur

Dalam masa pandemi COVID-19 ini kebutuhan informasi yang akurat meliputi penanganan konsumen sebagai pasien, informasi produk, baik yang tersedia dilabel produk maupun iklan, serta ketersediaan bahan pokok sehingga konsumen dapat mengambil keputusan akurat untuk membeli barang dan jasa apa dan dimana. Sejak merebaknya COVID-19, akses terhadap jasa dan informasi online yang bisa dipercaya menjadi semakin penting dibandingkan dengan sebelum  masa pandemi, dalam kenyataanya di media online sekarang banyak ditemukan laman-laman yang menawarkan barang dan jasa yang diragukan kesahihannya, dimana banyak kasus konsumen yang membeli barang/jasa dari laman yang dimaksud tidak pernah menerima barang/jasa yang mereka beli. Hal ini sangat riskan bagi konsumen online yang baru, dimana mereka akan dengan mudah terjebak iming-iming menggiurkan yang dicantumkan dilaman yang bersangkutan. Juga telah muncul berbagai laporan dan komplain konsumen mengenai produk yang menyatakan berkhasiat mencegah COVID-19, padahal kita tahu saat ini banyak perusahaan obat-obatan yang masih berkutat untuk menghasilkan vaksin penawar.

Penanganan keluhan

Konsumen mengalami berbagai tekanan ekonomi ditengah pandemik. Pengemudi ojek online mengalamipenurunan pesanan. Pegawai dirumahkan bahkan di PHK. Kemampuan daya beli dan membayar cicilanmenurun. Jangankan untuk membayar pinjaman, makan sehari-hari pun sulit. Konsumen memiliki itikad baikuntuk mencicil dan membayar kewajiban sebagai debitur. Tanpa pembayaran cicilan, debtcollector fintech legaldan terdaftar di OJKpun tega menagih dengan cara kasar dan tidak manusiawi. Disaat konsumen menghubungi pelaku usaha untuk menyampaikan keluhannya, namun tidak mendapat tanggapan Perlu disiapkan ketersediaan jalur komunikasi untuk menyampaikan keluhan atau komplain. Untuk itu konsumen memerlukan pihak ketiga sebagai sarana untuk mengadukan kasus dan keluhannya.

 

Kompensasi dan ganti rugi

Berbagai pembatasan pergerakan sosial yang yang diberlakukan telah mengakibatkan terjadinya banyak pembatalan atau tidak terpenuhinya transaksi atau kontrak, penurunan mutu serta dampak lain yang merugikan konsumen. Sebagai contoh pada transportasi darat seperti kereta api, PT Kereta Api Indonesia(Persero) atau KAI akan mengembalikan biaya tiket 100 persen atas pembatalan keberangkatanselama masa darurat bencana wabah virus coronaNamun situasinya berbeda dengan transportasi udara.Badan usaha angkutan udara wajib mengembalikan biaya tiket secara penuh atau 100% (seratus persen)kepada calon penumpang yang telah membeli tiket dengan melakukan jadwal ulang, reroute, kompensasi poin,hingga pemberian  voucher tiket. Hal ini menjadi permasalahan karena konsumen ingin mendapatkan pengembalian biaya tiket dalam bentuk uang tunai karena keperluan untuk berangkat ke suatu tempat terkaitdengan even khusus yang harus dihadirinya, yang dibatalkan karena COVID-19, tidak dibutuhkan lagi sehingga bentuk kompensasi lain yang ditawarkan pihak maskapai penerbangan tidak berguna. Konsumen menganggapada diskriminasi kebijakan antara transportasi darat dengan transportasi udara oleh pemerintah.

 

Arief  menambahkan,” Disrupsi Perlindungan Konsumen yang terjadi dimasa pandemik COVID-19 ini menuntut adanya perubahan perilaku dan kerjasama tiga pelaku utama ekonomi yaitu Konsumen, Pelak Usaha dan Pemerintah sebagai regulator sehingga kepercayaan bertransaksi (confidence to transact) antara konsumen dan pelaku usaha tetap terjaga selama terjadinya masa pandemi. Pelaku usaha dituntut untuk jujur dan tidak mengail diair keruh dan senantiasa memperhatikan hak-hak konsumennya. Khusus untuk pemerintah, peran tambahannya adalah membantu untuk meringankan beban keuangan masyarakat  sebagai konsumen yang berhak mendapatkan paket stimulus keuangan khusus untuk menjaga daya beli konsumen”.

 

Menghadapi  pandemi COVID-19  ini diperlukan keterlibatan dan peran semua pihak, konsumen harus pintar dalam bertransaksi, pelaku usaha menaati regulasi yang sudah ada, pemerintah memperketat pengawasan "Di masa COVID-19  ini konsumen beralih mengunakan media online untuk bertransaksi dan melakukan kegiatan sehingga langkah ke depan yang harus segera diambil adalah percepatan perluasan jangkauan platform online yang tangguh dalam menghadapi tantangan masa datang yang didasarkan pada inovasi untuk dapat  menjangkau golongan konsumen yang lemah dan kurang beruntung. Perluasan jangkauan dimaksud harus didasarkan pada prinsip dasar keamanan, privasi dan peningkatan tanggung jawab platform untuk keamanan produk, kesinambungan dan akuntabilitas. Selain itu aspek kebersihan dan Kesehatan dalam bertransaksi juga akan menjadi hal yang penting dimasa yang akan datang, terutama transaksi yang berkaitan dengan barang konsumsi. Perubahan tatanan ini diperkirakanakan terus bertahan pasca COVID-19, Masa pandemi ini seharusnya dijadikan pembelajaran yang luar biasa bagi kita dengan berbagai fenomena yang justru berpotensi menjadi "New Normal" setelah masa pandemi ini berlalu ”, pungkas Ardiansyah.

 

Download Dokumen: Klik Disini