• Home
  • Berita Foto
  • Rapat Koordinasi Perlindungan Konsumen Sektor Listrik & Gas Rumah Tangga

Rapat Koordinasi Perlindungan Konsumen Sektor Listrik & Gas Rumah Tangga

Rapat Koordinasi Perlindungan Konsumen Sektor Listrik & Gas Rumah Tangga

Jakarta, Senin(15 Juni 2020) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyelenggarakan Diskusi Publik  "Perlindungan Konsumen Sektor Listrik dan Gas Rumah Tangga” yang diikuti oleh +235 peserta  dan acara berlangsung selama 3 jam melalui media daring.

 

 

Rapat Koordinasi Perlindungan Konsumen Sektor Listrik & Gas Rumah Tangga

Diskusi Publik Perlindungan Konsumen Sektor Listrik & Gas Rumah Tangga” bertujuan  memberi perlindungan bagi konsumen pengguna listrik yang lagi marak terjadi dimasa pandemi ini serta menjawab fenomena lonjakan tenaga listrik yang merugikan konsumen. Webinar ini dimulai dengan pembukaan Dr. Rolas B.Sitinjak (Wakil Ketua BPKN).

 

 

Rapat Koordinasi Perlindungan Konsumen Sektor Listrik & Gas Rumah Tangga

 Rizal E. Halim, Koordinator Komisi Advokasi BPKN, menyampaikan “Dalam situasi normal, konsumen selalu menjadi pihak yg dirugikan. Posisi inferior konsumen ini semakin terasa di masa pandemi covid-19. Dirugikannya konsumen bisa disebabkan oleh isu vertikal (kebijakan), isu horisontal (kartel, persekongkolan, kesepakatan industri), dan memanfaatkan kekacauan pasar. Dengan marakanya keluhan konsumen pengguna listrik akhir – akhir ini Negara wajib melindungi warga negaranya sesuai UUD 1945. Negara juga wajib melindungi hak – hak konsumen sesuai Undang – undang Nomor  8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen” .

 

 

Rapat Koordinasi Perlindungan Konsumen Sektor Listrik & Gas Rumah Tangga

 

BPKN sangat mengharapkan kehadiran negara dalam hal lonjakan tagihan listrik ini dapat mempercepat pulihnya kondisi perekonomian sehingga kehidupan kita kembali normal sedia kala. Berdasarkan diskusi yang produktif ini, maka BPKN dapat berkesimpulan :

1.      Kasus lonjakan tagihan listrik ini telah merugiikan banyak pihak selain konsumen, pelaku usaha terkenan dampak.

2.      Segera dilakukan tera ulang dan mengganti seluruh KwH meter.

3.      PLN hendaknya lebih intensif menjelaskan hal ini kepada masyaraka tentang persoalan lonjakan tagihan listrik dengan transparan.

4.      Adanya perhitungan refund token dan mekanismenya.

5.      BPKN akan melakukan rapat lanjutan bersama PLN.