RAKSA NUGRAHA : "Prakarsa saat Pandemi Covid 19"

RAKSA NUGRAHA : "Prakarsa saat Pandemi Covid 19"

RAKSA NUGRAHA :

"Prakarsa saat Pandemi Covid 19"

 

Jakarta, 16 Juni 2020 –tahun 2020 ini merupakan tahun ke 2 diselenggarkannya Indonesia Consumer Protection Award (ICPA) tahun ini BPKN fokus memberikan apresiasi pada pelaku usaha dan juga pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti kita ketahui wabah covid-19 yang melanda dunia ini telah memberikan dampak yang luar biasa pada segala sektor, menjadi tantangan negara untuk memberikan kepastian hukum pada konsumen yang memang hal ini menjadi perhatian BPKN, apakah konsumen terpenuhi haknya saat bertransaksi barang maupun jasa, apakah pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun kementerian/ lembaga . 

Kita menghadapi krisis kesehatan global yang tidak pernah terlihat dalam 75 tahun sejarah PBB – yaitu krisis yang menyebabkan penderitaan manusia secara merata, menginfeksi ekonomi global dan menyulitkan kehidupan manusia. Hampir dapat dipastikan bahwa resesi global yang menghantam berbagai dimensi akan segera terjadi, banyaknya isu-isu perlindungan konsumen yang terjadi pada saat pandemi covid ini menjadi momentum yang seharunya menjadikan pelaku usaha ataupun pemda untuk lebih meningkatkan perbaikan perlindungan konsumen, perhatian BPKN untuk peserta ditingkatakan untuk tahun lalu hanya kategori untuk pelaku usaha saja namun tahun ini penghargaan diberikan untuk 2 katergori yaitu Kategori Entitas Privatyaitu terdiri dari (Badan Usaha/BUMN/BUMD), dan Kategori Entitas Publik (mencakup Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian/Lembaga atau Pemda dalam hal ini pemerintah Provinsi), Contoh  perlindungan konsumen pada masa pandemi covid-19 sbb:
1. Hak – hak konsumen, mendapat informasi yang jelas,  jujur dan benar(UUPK pasal 4 huruf c), yaitu Viral produk jamu yang diklaim mampu sembuhkan seseorang dari Virus Corona akan diproduksi massal yang belum terbukti kebenarannya (kategori entitas) atau konferensi pers yang dilakukan Menteri Agama Fachrul Razie yang memutuskan penyelenggaraan haji di tahun 1441 H atau 2020 Masehi dibatalkan dimana ditindaklanjuti dengan berbagai penjelasan ke media maupun pemangku kepentingan (kategori entitas publik).
2. Hak-hak konsumen, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (UUPK pasal 4 huruf g), misalnya pelaku usaha ritel tetap membuka gerainya dan melayani mengadakan pesan antar untuk mencegah penularan covid (kategori entitas privat) atau PemprovDKI yang meminta Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan layanan secara daring dimana tercatat ada 50 pasar di seluruh Jakarta yang bisa dihubungi guna melayani kebutuhan bahan masyarakat secara daring(kategori entitas publik).
3. Hak-hak konsumen, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (UUPK pasal 4 huruf a), contohnya sejumlah mall di Jakarta menyiapkan fasilitas "touchless"(kategori entitas private) atau inisiatif Pemkot Salatiga yang mewajibkan pemakaian masker dan membuat titik-titik antrian dengan jarak aman konsumen disaat belanja di pasar tradisionalnya(kategori entitas publik).
4. Hak-hak konsumen, mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut(UUPK pasal 4 huruf e), Menyadari lonjakan tagihan listrik pelanggannya, PLN kemudian memberlakukan upaya perlindungan konsumen dengan memberikan relaksasi berupa angsuran atas carry over tagihan listrik tersebut. Kebijakan ini diberikan kepada 1,93 juta pelanggan yang berpotensi mengalami lonjakan tagihan listrik.  Adapun kriterianya yaitu pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan 20 persen ke atas. (kategori entitas private) atau Advokasi BPKN via online Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat lonjakan pengaduan dalam transaksi e-commerce pada semester pertama 2020. Sebagian besar terkait phishing dan password sekali pakai (OTP). (kategori entitas publik).
5. Hak-hak konsumen, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya(UUPK pasal 4 huruf h), misalnya manakala Pemerintah memberlakukan larangan mudik, PT KAI memberikan refund 100 persen tiket KAI(kategori entitas private) atau Pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto secara terang-terangan mengatakan refund dilakukan dalam bentuk voucher 100 persen sama nilainya dengan yang sudah dikeluarkan (Aditya NR.  2020), (kategori entitas publik).

Arief Safari selaku Koordinator Komunikasi Dan Edukasi BPKN menyampaikan dalam konferensi pers membuka launcing ICPA melalui virtual siang ini,"Seperti tahun lalu BPKN bekerjasama dengan Lembaga pemeringkat Independen yaitu The Indonesian Institut for Corporate Governancedan Majalah Swa serta mitra media iNews dan Trijaya FM. PendaftaranRaksa Nugraha ICPA sudah bisa diakses tanggal 22 juni sd 24 Juli 2020 melalui website http://raksanugraha.bpkn.go.id, sedangkan batas akhirPenerimaan Berkas 30 Juli 2020, sedangkan malam penghargaan akan dilaksanakan Akhir Agustus sd September2020".

Sebagai Pemenang tahun lalu yaitu  PT. Petrokima Gresik,PTPembangunanJayaAncol, RS Pelindo Husada Citra dan juga PT.TazkiyahGlobalMandiri,perbaikan perlindungan konsumen telah dilakukan dan juga langkah apa saja menghadapi New Normal : 
- PT Petrokimia Gresik telah melakukan berbagai upaya pencegahan penularan Covid-19 agar tidak berpengaruh pada proses produksi,distribusi pupuk bersubsidi,maupun penjualan pupuk komersial. Khusus untuk pupuk bersubsidi selama masa PSBB juga telah memastikan distribusi kegudang-gudang penyangga dan pengecer tetap berjalan sesuai alokasi dan prinsip 6 tepat yang telah ditetapkan pemerintah sehingga petani tetap dapat mengakses pupuk saat musim tanam.
- PT Pembangunan Jaya Ancol  sangat berhati-hati menerapkan protokol kesehatan, menyiapkan langkah langkah mitigasi menghadapi pandemi Covid-19. Semata-mata karena PT Pembangunan Jaya Ancol ingin memberikan perlindungan, menjaga keamanan dan keselamatan kepada pengunjungnya. 
- Rs Pelindo Husada Citra selama melayani masyarakat, RS PHC concern terhadap penerapan pelayanan yang bermutu, salah satu bentuk konkritnya adalah adanya prosedur pelayanan yang senantiasa mendahulukan kebutuhan dan kenyamanan pasien dan keluarganya.

"Dalam launcing ICPA tahun ini, harapannya pelaku usaha yang mendaftar lebih beragam mengambarkan 9 sektor prioritas Perlindungan konsumen, yaitu dari sektor makanan dan obat-obatan; sektor transaksi perdagangan melaui sistem elektronik,; sektor jasa keuangan; sektor perumahan; sektor jasa transportasi; sektor  jasa layanan kesehatan; sektor telekomunikasi; sektor energi; dan juga sektor barang elektronik telematika dan kendaraan bermotor, untuk kategori entitas publik tentu menjadi hal baru karena inisiatif strategis Kementerian/Lembaga maupun Pemda  untuk perlindungan konsumen sangat penting dimasa covid ini khususnya upaya edukasi dan sosialisasi  atas kebijakan-kebijakan yang langsung bisa diterapkan di masing-masing daerah", Pungkas Ardianyah selaku Ketua BPKN. 

Download Dokumen: Klik Disini