• Home
  • Siaran Pers
  • Strategi Pemulihan Kehidupan Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Jasa Transportasi

Strategi Pemulihan Kehidupan Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Jasa Transportasi

Strategi Pemulihan Kehidupan Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Jasa Transportasi

 

Strategi Pemulihan Kehidupan Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Jasa Transportasi

Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen

Jakarta, 17 Juni 2020 – Memasuki kebijakan New Normal yang mulai berlaku bulan Juni 2020, selain diperlukan persiapan matang, dan tentunya tidak sedikit memunculkan polemik di tengah masyarakat. Perhatian penuh terletak pada sektor transportasi sebab tidak hanya perlu adanya kejelasan aturan seperti jaga jarak (physical distancing) sekitar 1 - 2 meter, pengurangan kapasitas penumpang maksimal 50% dari total kursi, namun juga terkait ketersedian dan kelaikan jalan moda transportasi serta persyaratan penumpang yang akan menggunakan moda transportasi tersebut.

Rolas B Sitinjak selaku Wakil Ketua BPKN Membuka Webinar pagi ini melalui Virtual Focus Grup Discusion (FGD), “ Beberapa pertimbangan terkait perlindungan konsumen yaitu adanya pengaduan yang masuk, isu yang dimonitor melalui media dan juga dari rekomendasi yang telah dikeluarkan BPKN, tentunya beberapa strategi  kesiapan agar konsumen bisa menggunakan transaksi jasa dengan aman dan nyaman serta Strategi Pemulihan Kehidupan Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Jasa Transportasi Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen bertujuan mengetahui aturan tegas terkait transportasi era new normal yang dipatuhi semua pihak, adanya panduan yang jelas terkait penggunaan moda transportasi era new normal serta menyamakan persepsi new normal kepada seluruh stake holder”.

Rizal E. Halim, Koordinator Komisi Advokasi BPKN menyampaikan, “ Pengaduan konsumen sektor Transportasi Saat Pandemi Covid-19 yang diterima BPKN antara lain penolakan refund sesuai cara pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, pembatalan penerbangan sepihak, serta keterlambatan pengiriman paket barang. Amanah Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan konsumen dijamin  atas hak mendapatkan  informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Sokhib Al Rokhman selaku Direktur Kelaikudaraan Kementerian Perhubungan menyampaikan,” penanganan penumpang pesawat udara angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dalam rangka pencegahan   penyebaran covid-19 dilakukan pengaturan yang ketat sebelum penerbangan, saat penerbangan dan setelah penerbangan. Setiap calon penumpang yang akan melakukan pemesanan tiket harus memenuhi persyaratan dokumen kesehatan pembelian tiket (reservation) yang dilakukan melalui sistem elektonik (online) pada website masing-masing Penyelenggara Angkutan Udara dan/atau Online Travel Agent (OTA), maka sistem tersebut harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan; melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan maupun persyaratan lainnya, dan hanya dapat menerbitkan tiket apabila penumpang telah memenuhi persyaratan, Untuk pengembalian refund tiket konsumen akibat dari pembatalan maskapai diatur dalam PM 185 Tahun 2015 yaitu konsumen mendapatkan haknya 100 %. Jika pembatalan tiket dari konsumen maka telah diatur besaran potongannya  sesuai waktu pembatalan oleh konsumen ”.

Dr. Suharto Abdul Majid, Masyarakat Transportasi Indonesia, “ Dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, perekonomian, dan sebagainya, termasuk sektor/usaha Transportasi  yang terkena dampak secara langsung akibat musibah pandemik Covid-19. New Normal merupakan tata kehidupan baru dimana dalam fase ini harus bisa hidup selaras antara menjaga kesehatan dalam rangka terhindar dari risiko pandemik Covid-19 dan tetap produktif menjalani kehidupan dan bekerja sehingga perekonomian tetap tumbuh. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dan Kepedulian, Kecerdasan dan Kepercayaan diri yang tinggi, Kedisiplinan dan Kepatuhan, kesiapan mental, sarana, prasarana, hukum/regulasi”.

Denon Prawiraadmadja, Ketua Umum INACA, “Perspektif Industri Penerbangan Standard Perilaku Baru (NEW NORMAL PROTOCOL) bertujuan menurunkan angka penyebaran covid-19 dan memberikan informasi public secara tepat.  Sebelum penerbangan, wajib mensosialisasikan pemeriksaan kesehatan dan jaga jarak,  saat penerbangan terdapat SOP dan protokoler, serta setelah penerbangan." 

Diskusi yang dihadiri oleh beberapa stakeholder diantaranya dari kementerian perhubungan, INACA, MTI, dan juga Dinas Provinsi DKI Jakarta,  telah memberikan penjelasan terkait persiapan new normal yang mana tetap memperhatikan protokol kesehatan serta beberapa strategi penanganan yang mana diskusi menarik ini memberikan beberapa catatan BPKN yaitu salah satunya menjawab rekomendasi yang telah dikirim BPKN dengan No :05/BPKN/REKOM/06/2020, tanggal 5 Juni 2020, terkait refund tiket yang pembatalannya akibat situasi pandemi, hak dari konsumen yang mana penumpang akan mendapat kompensasi utuh baik melalui metode transfer/lcash, dengan catatan pembatalan tidak dilakukan oleh konsumen, Surat Ijin Keluar Masuk DKI (SIKM) terkait persyaratan kelengkapan agar lebih dipermudah dan bisa terjangkau oleh konsumen serta perlu untuk disosialisasi agar masyarakat bisa mendapat informasi yang benar, karena ini penting untuk mencegah penyebaran covid.

“Kesalamatan konsumen adalah keselamatan masyarakat, begitulah tujuan diskusi ini dibuat.  Melalui diskusi siang ini harapannya instansi yang terkait bisa menyampaikan informasinya dan mensosialisasikanya kepada masyarakat secara benar dan jelas, kebijakan-kebijakan yang dibuat juga agar diawasi sehingga tidak ada lagi kebijakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan yang terjadi di masyarakat/lapangan, yang kerap kali sulit dikendalikan oleh regulator. Adanya gangguan dilapangan menjadikan regulasi sulit dikendalikan, bisa bias dari regulasi sehingga harus melakukan simulasi penerapannya agar regulasi yg sudah disampaikan bisa berjalan dengan seminimal mungkin’, pungkas Rizal selaku Koordinator Advokasi BPKN.