FGD Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan

FGD Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan

Jakarta, 24 Juni 2020, BPKN mengadakan FGD dengan Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan yang  berlangsung selama 2 jam melalui media daring. Dr. Rolas B. Sitinjak membuka acara ini secara online dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa menyampaikan masyarakat hingga saat ini masih cukup banyak menghadapi masalah perlindungan konsumen sektor perumahan dilihat masih tinggi dan banyaknya pengaduan konsumen yang dterima oleh BPKN terkait sektor perumahan.

FGD Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan

BPKN Dr. Rizal E. Halim Koordinator Komisi Advokasi dalam paparannya Sampai dengan saat ini, pengaduan konsumen ke BPKN berjumlah 2.695 pengaduan, di mana 2.260 di antaranya sektor perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun atau apartemen. Sebagai contoh, masih banyak terjadi pemasaran perumahan yang tidak memiliki landasan hak atas lahan perumahan, muatan transaksi dan kurang jelasnya skema sehingga mengakibatkan hak konsumen atas status kepemilikannya tidak jelas dan terkadang terjadi pembatalan pemesanan unit serta pelanggaran hak-hak lainnya. Selain itu masalah sektor perumahan terbagi beberapa kategori, seperti legalitas, fisik, serah terima, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pembiayaan, lembaga keuangan bank dan nonbank, dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

FGD Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan

Hadir Sebagai Narasumber Bapak Soelistyo, Deputi Direktur pada Departemen Pengawasan Bank 1 – OJK RI menyampaikan dalam paparan banyak Kasus perumahan juga didominasi masalah pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dalam pengaturan pembiayaan dan pengawasannya.

Dedy S. Budisusetyo, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan dalam paparannya terdapat beberapa permasalahan sektor perumahan, di antara biaya awal (down payment/DP) dan administrasi. Selain itu, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pengembang nakal yang tidak membangun sesuai perjanjian hingga sertifikat hak kepemilikan yang tidak kunjung diserahkan bank penyalur ketika KPR telah lunas

FGD Perlindungan Konsumen Sektor Perumahan