“DINAMIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN”

“DINAMIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN”

 

“DINAMIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN” 

 

Jakarta, 24 Juni 2020 Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap Warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam mewujudkan isi dari UUD 45, maka disusunlah peraturan perumahan yang diawali dengan aturan yang terkait tanah yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya peraturan ini berubah menjadi UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.

Namun dengan berkembangnya jaman, UU tersebut diganti dan disyahkanlah UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alasan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang kurang memperhatikan masyarakat miskin mengakibatkan kesulitan memperoleh rumah yang layak. Pada tahun yang sama, pemerintah juga memberlakukan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dengan tujuan menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Membuka FGD Virtual siang ini Rolas Sitinjak, selaku Wakil Ketua BPKN menyampaikan, "bahwa pengaduan perumahan merupakan perubahan, sampai saat ini pengaduan konsumen yang masuk ke BPKN berjumlah 2.695 pengaduan. Dari jumlah tersebut, 2.260 diantaranya adalah sektor perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun/apartemen. Berdasarkan data pengaduan yang diterima BPKN, masalah sektor perumahan terbagi beberapa kategori seperti Legalitas, Fisik, Serah Terima, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, IPL, Pembiayaan, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dan P3SRS. Kasus perumahan juga didominasi masalah pembiayaan. Dalam hal pembiayaan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dalam pengaturan pembiayaan dan pengawasannya".  

 

Menyikapi masalah perumahan, Rizal E. Halim, Koordinator Komisi Advokasi/Anggota BPKN, menyampaikan bahwa masyarakat masih banyak yang menghadapi berbagai masalah dalam melindungi hak-haknya sebagai konsumen. Sebagai contoh, masih banyak terjadi pemasaran perumahan  yang tidak memiliki landas hak atas lahan perumahan, muatan transaksi dan pelaksanaan kontrak kurang berkeadilan, kurang jelasnya skema sehingga mengakibatkan hak konsumen atas sertifikat tidak jelas, status kepemilikannya tidak jelas dan terkadang terjadi pembatalan pemesanan unit serta pelanggaran hak hak lainnya.

 

Sedangkan Dedy S. Budisusetyo, dari Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur PUPR menyampaikan, ada 6 permasalahan pada sektor perumahan, 1. Biaya Awal (DP + administrasi), 2. Tak terbangunnya perumahan/apartemen, 3. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, 4. Pengembang nakal, tidak membangun sesuai perjanjian, 5. Kredit macet, pembayaran angsuran yang terhambat dan 6. Sertifikat Hak, Sertifikat Hak Kepemilikan yang tidak kunjung diserahkan Bank Penyalur ketika KPR telah lunas.

 

"Menutup diskusi siang ini, kami ingatkan bahwa penyelesaian insiden Perlindungan Konsumen bukanlah tanggungjawab salah satu dari Kementerian atau Lembaga namun menjadi tanggungjawab bersama semua pemangku kepentingan, oleh karenanya kita perlu berkolaborasi. Dengan kita sering melakukan diskusi antar pemangku kepentingan semacam ini bisa memberikan solusi-solusi atas permasalahan perumahan di Indonesia dan tentu harapannya dapat menjadi solusi pemulihan hak – hak konsumen sektor perumahan sehingga perlindungan konsumen dapat terwujud”, pungkas Rolas. 

 

 

Download Dokumen: Klik Disini