• Home
  • Aktualita
  • BPKN : Banyak Aduan di Sektor Perumahan, Ini Kasus–Kasus Merugikan Konsumen

BPKN : Banyak Aduan di Sektor Perumahan, Ini Kasus–Kasus Merugikan Konsumen

BPKN : Banyak Aduan di Sektor Perumahan, Ini Kasus–Kasus Merugikan Konsumen

https://realitarakyat.com/2020/06/25/bpkn-banyak-aduan-di-sektor-perumahan-ini-kasus-kasus-merugikan-konsumen/

BPKN : Banyak Aduan di Sektor Perumahan, Ini Kasus–Kasus Merugikan Konsumen

Realitarakyat.com – Masyarakat banyak menghadapi masalah perlindungan konsumen di sektor perumahan. Kasus yang mereka alami antara lain status tanah, sertifikat, pembangunan rumah tidak sesuai, hak konsumen atas kepemilikan rumah.

“Sebagai contoh, masih banyak terjadi pemasaran perumahan yang tidak memiliki landasan hak atas lahan perumahan, muatan transaksi dan kurang jelasnya skema. Ini mengakibatkan hak konsumen atas status kepemilikannya tidak jelas. Terkadang terjadi pembatalan pemesanan unit serta pelanggaran hak–hak lain,” ujar Koordinator Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim yanh dilansir Kamis (25/6/2020).

BPKN mencatat jumlah pengaduan konsumen mencapai 2.695 kasus. Di mana 2.260 kasus di antaranya sektor perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun atau apartemen.

“Grafiknya mendominasi, kasusnya beda–beda. Ada masalah legalitas hingga spesifikasi bangunan,” katanya.

Rizal mengungkapkan masalah sektor perumahan terbagi beberapa kategori, seperti legalitas, fisik, serah terima, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pembiayaan, lembaga keuangan bank dan nonbank, dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Kasus perumahan juga didominasi masalah pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dalam pengaturan pembiayaan dan pengawasannya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dedy S Budisusetyo menyampaikan terdapat beberapa permasalahan sektor perumahan, di antaranya biaya awal (down payment/DP) dan administrasi. “Banyak aduan mengenai pengembang yang tidak membangun rumah sesuai aturan,” ujarnya.

 

Selain itu, kata dia, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang tidak sesuai dengan perjanjian. “Pengembang nakal yang tidak membangun sesuai perjanjian hingga sertifikat hak kepemilikan yang tidak kunjung diserahkan bank penyalur ketika KPR telah lunas,” katanya.