• Home
  • Aktualita
  • BPKN: Industri Asuransi Harus Ditata dengan Baik

BPKN: Industri Asuransi Harus Ditata dengan Baik

BPKN: Industri Asuransi Harus Ditata dengan Baik

Sumber:https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0085401d908/bpkn--industri-asuransi-harus-ditata-dengan-baik

BPKN: Industri Asuransi Harus Ditata dengan Baik

Bisnis perasuransian tidak lepas dari isu kecurangan. Kecurangan dalam asuransi dapat dilakukan dari proses penawaran atau pendaftaran hingga pengajuan klaim.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan pelaku usaha asuransi harus memiliki perhitungan aktuaria agar risiko yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih terukur. Hal ini disampaikan Koordinator Komisi Advokasi BPKN, Rizal M Halim di Jakarta, Jumat (3/7).

"Karakteristik bisnis asuransi adalah bisnis yang mengandung risiko. Untuk itu bisnis asuransi harus memiliki perhitungan aktuaria yang berfungsi memperhitungkan tingkat risiko yang kemudian dikonversi dalam bentuk premi kepada konsumen," ujar Rizal seperti dilansir Antara.

Ia menambahkan industri bisnis asuransi juga banyak mengandung potensi-potensi tindakan yang merugikan serta penipuan yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi mengganggu perusahaan yang dapat berdampak kepada perekonomian nasional.

"Bisnis perasuransian tidak lepas dari isu kecurangan. Kecurangan dalam asuransi dapat dilakukan dari proses penawaran atau pendaftaran hingga pengajuan klaim," katanya.

Secara garis besar, lanjut dia, kecurangan biasa dilakukan oleh penjual (agen). Kecurangan yang paling banyak ditemukan adalah Miss-selling yang biasa dilakukan oleh agen dengan memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan produk yang sebenarnya atau tidak menjelaskan produk secara rinci. 

Ia mengemukakan salah satu aduan yang diterima BPKN di antaranya terkait klaim pencairan asuransi seperti pendidikan, kesehatan hingga kecelakaan kerja yang tidak dilakukan oleh perusahaan asuransi meski sudah jatuh masanya.

Menurut dia, industri asuransi saat ini belum ditata dengan baik. Padahal, asuransi masuk dalam kategori industri keuangan non bank yang merupakan wilayah perhatian prioritas pemerintah berdasarkan Strategi Nasional Perlndungan Konsumen (STRANASPK

Rizal menyampaikan, mayoritas pengaduan yang masuk ke BPKN yakni konsumen tidak mendapatkan informasi produk asuransi dengan benar dan jelas, pihak pelaku usaha terkesan menutupi informasi untuk keuntungan semata

"Mengenai aturan agen asuransi juga belum ada tata cara untuk menjadi agen yang dipersyaratkan oleh OJK, lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan industri asuransi turut mempengaruhi," 

BPKN meyakini PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan melakukan pembayaran kewajiban perusahaan kepada nasabah. "Karena milik negara, lalu Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah menyampaikan beberapa skema, jadi seharusnya itu bisa membuat lebih tenang bagi nasabah," ujar Rizal.

Kendati demikian, lanjut dia, pihaknya tetap terus mengawal proses hukum di persidangan seraya menunggu mekanisme pengembalian hak konsumen. "Kita kawal perkembangan proses hukumnya karena sudah masuk ke penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung," ucapnya.

Jiwasraya diketahui telah menyelesaikan pembayaran kepada nasabah dengan nilai Rp480 miliar yang diperoleh dari optimalisasi aset-aset Jiwasraya yang masih bisa digunakan. Tak hanya itu, Jiwasraya bersama PT Taspen (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) juga telah menandatangi perjanjian jual beli bersyarat atau Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) untuk PT Jiwasraya Putra

Saat ini manajemen Jiwasraya bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan sedang membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) yang rencananya akan disalurkan kepada Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (BPUI) selaku induk usaha BUMN sektor keuangan pada 2021.

Sebelumnya, Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menegaskan pihaknya memiliki iktikad baik dan berkomitmen untuk melakukan pembayaran kewajiban perusahaan kepada nasabah

Namun, mengingat ketersediaan dana yang terbatas, maka pembayaran tahap pertama di akhir Maret 2020 hanya bisa dilakukan kepada sebagian polis tradisional yang telah diverifikasi berdasarkan jumlah nominal klaim dan lamanya penundaan pembayaran.

Selanjutnya dia meminta pemegang polis tradisional lainnya maupun nasabah nontradisional yaitu pemegang polis saving plan agar tetap bersabar untuk menunggu pembayaran berikutnya.

"Saat ini proses pembayaran berikutnya masih dalam pembahasan antara perseroan, pemegang saham (Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan), dan regulator terkait dengan tahapan, besaran, jadwal, dan jangka waktunya," jelas dia. (ANT)