KISRUH PENERIMAAN PESERTA DIDIK

KISRUH PENERIMAAN PESERTA DIDIK

KISRUH PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Mengamati pemberitaan terkait dengan isu pendidikan, dimana bulan ini sekolah mulai melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mendapat pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara indonesia, tentu negara dalam hal ini harus dan wajib menyediakan tanpa diskriminasi.


Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah jawaban bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat;yang didalamnya mengatur tentang hak dan juga kewajiban dan juga ketentuan yang wajib dan harus dijalankan pada saat sekolah menerima peserta didik baru.


Seharusnya aturan yang sudah ada dijadikan acuan dan pertimbangan sekolah untuk melaksanakan PPDB namun dalam implementasinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di beberapa daerah,  banyak respon orang tua murid yang merasa keberatan atas keputusan sekolah yang dianggap tidak adil dan diskriminasi terhadap peraturan yang ada dan bertolak belakang. Permendikbud No. 44 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa PPDB dilakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, ini artinya Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.


Isu yang berkembang saat ini adalah sekolah menjadikan usia sebagai syarat penerimaan, usia yang lebih tua dijadikan pertimbangan sekolah dalam PPDB, ketika ada anak yang dalam zona wilayah sama dengan sekolah harusnya bisa masuk di sekolah tersebut, menjadi gagal dikala pertimbangan sekolah adalah usia bukan lagi jalur zonasi yang dijadikan pertimbangan, disebutkan bahwa Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 14 ayat (1) jaur zonasi diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah, dan juga  Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.


Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang Pendidikan, Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.


Arief Safari selaku Koordinator Komisi Komunikasi Edukasi menyampaikan,” adanya peran pemerintah daerah menjadi pertimbangan dan catatan yaitu Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah namun tidak boleh bertentangan dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang menjadi acuannya dimana porsi zonasi adalah minimal 50 persen. Apalagi kriteria seleksi utama yang digunakan adalah umur anak didik bukan jarak sesuai dengan peruntukan zonasinya. Anak didik jangan jadi korban, mereka sekarang masuk SMA dengan usia yg lebih muda sudah melalui rangkaian proses pendidikan dari SD dan SMP ”.


""Pertimbangan batas umur anak didik seharusnya diberlakukan secara ketat pada saat memasuki sekolah dasar. Semestinya kriteria batas umur anak didik pada saat masuk sekolah lanjutan tidak dijadikan dasar diterima atau tidaknya anak didik masuk sekolah lanjutan. Anak didik tidak boleh dikorbankan, mereka tidak bersalah.  Hendaknya selalu dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar aturan yang sudah ada bisa menjadi pertimbangan serta acuan, bukan malah menjadikan persoalan baru.


Catatan dalam sistem pendidikan di indonesia tidak ada lagi sekolah yang dinamai sekolah unggulan, sekolah favorit atau sebutan lain untuk menjadi pembeda sekoal-sekolah yang ada, sekolah memang sudah seharus mempunyai kualitas yang baik, tenaga pendidik yang sama berkualitasnya, menjadikan anak-anak yang cerdas dan berbudi luhur berahlak mulia.”, pungkas Ardiansyah.