h
  • Home
  • Berita Foto
  • WEBINAR SEKTOR PERUMAHAN: MENYIKAPI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM ASPEK UUPK

WEBINAR SEKTOR PERUMAHAN: MENYIKAPI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM ASPEK UUPK

WEBINAR SEKTOR PERUMAHAN: MENYIKAPI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM ASPEK UUPK

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Hari ini  Selasa Tanggal 18 Agustus 2020 menginisiasi Webinar dari Sektor Perumahan dengan Topik “Menyikapi Konsumen Perumahan Dalam  Aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen Akibat Pelaku Usaha Yang Pailit”, Webinar ini dibuka secara Online Oleh Dr. Rolas Sitinjak Wakil Ketua BPKN diikuti kurang lebih 150 Peserta.

Hadir sebagai Narasumber Bambang Patijaya - Anggota Komisi 2 DPR RI, Dr Rolas Sitinjak – Wakil Ketua BPKN, Dr. Rizal E Halim – Koordinator Komisi Advokasi BPKN dan Dr. Jimmy Simanjuntak – Ketua Umum AKPI.

 

WEBINAR SEKTOR PERUMAHAN: MENYIKAPI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM ASPEK UUPK

Dinamika konsumen dalam bertransaksi dengan pelaku usaha tidak semulus janji yang kerap kali diberikan kepada konsumen. Wabah pandemic Covid-19 yang sedangterjadi saat ini berdampak bagi dunia industry dan ekonomi secara massif di seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah pandemic kini telah menyebabkan terhambatnya roda ekonomi dan melemahnya pertumbuhan ekonomi serta memburuknya iklim usaha. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan terjadinya kasus gagal bayar utang oleh debitur sebagai akibat berhentinya kegiatan operasional perusahaan pada sector perumahan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sepanjang tahun 2020 menerima pengaduan tertinggi pada sector perumahan sebanyak 78% dari 890 pengaduan. Persoalan ketidakjelasan  mengenai sertifikat masih mendominasi,ketiadaan pertanggungjawaban dari Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit yang tentunya merugikan konsumen.

 

 

WEBINAR SEKTOR PERUMAHAN: MENYIKAPI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM ASPEK UUPK

Dr. Rizal E. Halim selaku Koordinator Komisi Advokasi BPKN menyampaikan, ”dengan  banyaknya kasus dipailitkannya pelaku usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan  kehilangan wewenang untuk mengelola kekayaannnya sendiri kemudian beralih kepada kurator. Ketidakmampuan pelaku usaha yang dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen  menempatkan konsumen diposisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk  didahulukan. Terhadap aspek tersebut perlu kehadiran Negara dalam melindungi konsumen perumahan untuk tetap memperoleh haknya”.

Dr. Rolas B. Sitinjak selaku Wakil Ketua BPKN menyatakan,” masih banyaknya pengaduan  konsumen dimana konsumen sudah lunas mencicil perumahan yang dibiayai oleh pihak Perbankan ternyata sertifikat yang seharusnya didapat dari pihak perbankan tidak dapat  menyerahkan sertifikat kepada konsumen dan developer dinyatakan pailit oleh putusan  pengadilan atas adanya gugatan pihak ketiga kreditur lain. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 konsumen, negara menjamin hak konsumen atas keamanan,kenyamanan dan Keselamatan dalam menggunakan/memanfaatkan barang dan/atau jasa”.

 

 

WEBINAR SEKTOR PERUMAHAN: MENYIKAPI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM ASPEK UUPK

Askani,Kementerian ATR BPN menyampaikan,”Untuk percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah meluncurkan Program PTSL yang meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak”.

Kethut Jhadi, Kementerian PUPR menyampaikan,"Developer harus memiliki kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah,kepastian status tanah,perijinan pembangunan,Penjaminan pembangunan. Calon pembeli berhak mempelajari isi PPJB paling kurang 7 hari kerja, PPJB wajib ditandatangani dihadapan Notaris.Juga mengatur tentang adalah Pembatalan PPJB yang lebih affair”.

Dr.Jimmy Simanjuntak,SH,MH (KetuaUmum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) menyampaikan bahwa cakupan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat Putusan pernyataan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.