h

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JAMINAN PRODUK HALAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JAMINAN PRODUK HALAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JAMINAN PRODUK HALAL

Jakarta, 25 Agustus 2020 –  Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengatur label yang isinya memuat informasi kehalalan produk yang bertujuan  menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen muslim. 

Penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal, jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, walaupun sudah diberlakukan UU Nomor 33 Tahun 2014 namun belum sepenuhnya pelaku usaha dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman halal karena masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun impor yang belum berlabel sertifikat halal atau diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat “halal”, yang termasuk “produk” dalam UU Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “halal” yang dicantumkan dalam label.  Pasal 7 huruf d UU  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

Ardiansyah selaku Ketua BPKN menyatakan “ suksesnya penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH dapat terlaksana dengan baik apabila peran seluruh pranata pasar dapat konstruktif partisipasi. Masih terdapat persoalan transisi waktu, logo, mekanisme untuk UKM, mekanisme sertifikasi auditor halal. Diperlukan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga dalam menentukan solusi atas masalah pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal.  DPR RI melakukan perannya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang JPH, Tugas dan wewenang DPR RI terkait Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian Agama berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kementerian Keuangan berperan memberi Anggaran pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Kementerian Perindustrian berperan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha industry produsen produk halal, Kementerian Perdagangan berperan melakukan pengaturan tatanan kegiatan dalam rangka transaksi barang dan/atau jasa”. 


Arief Safari selaku Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN menjelaskan “ Rekemendasi BPKN kepada Kementerian Agama Berperan Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Serta Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Kementerian Keuangan Berperan Memberi Kebijakan Anggaran Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Kementerian Perindustrian Berperan Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Industri Produsen Produk Halal, Kementerian Perdagangan Berperan Melakukan Pengaturan Tatanan Kegiatan Dalam Rangka Transaksi Barang Dan/Atau Jasa, Memastikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk segera melakukan hal berikut dalam rangka percepatan penerapan Jaminan Produk Halal, Mendorong akselerasi terbentuknya Halal Center baik dengan Perguruan Tinggi maupun Ormas Islam dan LSM, sebagai pusat inovasi dan pembinaan penerapan halal kepada Usaha Mikro Kecil (UMK)”. Dengan demikian manfaat ekonomi transaksi halal dapat meluas dengan tempo yang eksponensial singkat.  Menyusun Panduan Penerapan Sistem Jaminan Halal untuk UMK sesuai jenis usaha yang dijadikan referensi pembinaan oleh Halal Center. Bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas Islam dan LSM untuk mengedukasi dan mensosialisasikan konsumsi produk halal kepada Konsumen. Tetap memberlakukan logo halal MUI selama masa transisi, sebelum diterapkan logo halal baru oleh BPJPH. Bekerjasama dengan LPPOM MUI untuk pemanfaatan ataupun pembangunan sistem sertifikasi online. Segera melakukan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) baik yang sudah divisitasi maupun yang akan divisitasi untuk meningkatkan kapasitas sertifikasi halal secara nasional. Rekomendasi BPKN ke Kementerian Keuangan, agar segera menyusun skema biaya sertifikasi atau pemberian insentif lain seperti keringanan pajak bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mendorong sertifikasi halal di kalangan UMK. 

Rizal Halim, selaku Koordinator Advokasi BPKN menyampaikan,” data pengaduan sepanjang periode 2017-2020 kami menerima 74 % didominasi oleh pengaduan sektor perumahan. Isu jaminan produk halal mendapat attensi perhatian BPKN kami lakukan investigasi terkait obat. Label jaminan produk halal wajib dicantumkan dengan jaminan sertifikasi yang ditentukan sebagaimana diatur UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”.

Siti Aminah – Kepala BPJPH menyampaikan, “ Telah erbit Peraturan Turunan dari UU JPH yaitu Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019  memberi waktu 5 tahun untuk produk makanan dan minuman, selain makanan dan minuman ada yang 7 tahun s/d 15 tahun terkait produk obat yang membutuhkan waktu uji klinis sehingga memerlukan waktu yang cukup. SJPH saat ini sedang menyusun skema untuk UKMK pelaku usaha kecil dengan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk auditor halal.  Wewenang BPJPH dibentuk untuk merumuskan dan menetapkan Jaminan Produk Halal, menetapkan norma standar dan prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabur sertifikat halal dan label halal JPH, melakukan registrasi sertifikat halal, melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi JPH, melakukan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.   Untuk pelaksanaan JPJPH adalah pendaftaran dilakukan di BPJPH, pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal, penetapan fatwa halal oleh MUI, Setelah BPJPH mendapatkan surat penetapan kehalalan produk dari MUI, BPJPH menerbitkan sertifikat halal, pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk”. 

“industri jauh lebih penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi.  Membangun industry halal terdapat tiga hal pertama bahan baku, kedua cara memprosesnya, ketiga cara mengolahnya. Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan objek pasar produk halal”, pungkas Ardiansyah.

Download Dokumen: Klik Disini