h

KETIDAKPASTIAN HARGA VAKSIN COVID-19

KETIDAKPASTIAN HARGA VAKSIN COVID-19

KETIDAKPASTIAN HARGA VAKSIN COVID-19

Jakarta, 5 September 2020 – Warga Negara memiliki hak atas kesehatan sebagaimana pasal 12(2) huruf d Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) serta Paragraf 12(b) Komentar Umum Nomor 14 mengenai Pasal 12 ICESCR, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005, negara wajib mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis. 

Selain itu hak atas kesehatan juga dijamin dalam Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta Pasal 9(3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain para tenaga kesehatan, kelompok lain yang juga terancam hak atas kesehatan-nya di tengah wabah ini adalah kelompok rentan sebagaimana Pasal 55 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kelompok rentan meliputi orang lanjut usia; bayi; balita; anak-anak; ibu yang mengandung atau menyusui serta penyandang disabilitas. Mereka semua wajib diberikan perlindungan secara khusus.

Rizal E Halim, Ketua BPKN menyampaikan, "Rencana pemerintah yang akan memberikan secara gratis vaksin covid-19 kepada warga yang tidak mampu perlu diapresiasi karena telah sesuai dengan amanat UU dan sebagai bukti kehadiran negara." Namun demikian, pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat miskin tersebut penyalurannya bisa efektif agar jangan terjadi seperti kasus bantuan sosial sebelumnya dimana ada beberapa masyarakat yang mampu akhirnya menerima bansos. Data pusat harus diverifikasi terlebih dahulu oleh RT/RWnya yang memahami kondisi ekonomi warganya”.

Sedangkan untuk rencana pemerintah yang akan melepas vaksin sebagian ke pasar untuk dibeli oleh masyarakat sah-sah saja ditengah keterbatasan dana pemerintah. Walaupun kami berharap pemerintah menyediakan vaksin tersebut secara gratis bagi seluruh warga negaranya.

Arief Safari, Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan BPKN menambahkan, "Namun apabila pemerintah terpaksa harus melepas vaksin ke pasar untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar, bisa berbahaya karena akan menciptakan price gouging yaitu kenaikan harga yang gila-gilaan sebagaimana kejadian pada masker dan hand sanitizer di awal-awal pandemi. Tentunya hal ini harus dihindari dengan kebijakan pemerintah melalui penetapan patokan harga tertinggi vaksin tersebut agar tidak terjadi price gouging tadi”.

Johan, selaku Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi mengharapkan,”agar uji coba vaksin covid 19 ini tetap dalam pengawasan pemerintah dan juga dapat dievaluasasi kembali secara berkala dalam kaitan keamanan dan keselamatan konsumen”.

"Pemerintah sebelum menjalankan program vaksinasi tersebut, tentu harus memastikan bahwa secara klinis vaksin tersebut efektif dan halal. Selain itu, perlu dibuat kebijakan yang efektif agar penyaluran vaksin gratis bisa menjangkau masyarakat tidak mampu dan kalaupun sebagian dilepas ke pasar agar dibuat patokan harga wajarnya agar tidak membebani masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini," pungkas Rizal.

Download Dokumen: Klik Disini