“KONSUMEN CERDAS, TERHINDAR DARI INVESTASI BODONG”

“KONSUMEN CERDAS, TERHINDAR DARI INVESTASI BODONG”

“KONSUMEN CERDAS, TERHINDAR DARI INVESTASI BODONG”


Jakarta, 15 September 2020 – Insiden terkait investasi bodong kembali dialami oleh konsumen, Maraknya pemberitaan terkait hal ini, menjadi perhatian BPKN. BPKN mencatat pengaduan dalam kurun waktu Januari sd September 2020 ada 39 kasus terkait dengan investasi, banyaknya pengaduan ini menjadi sinyal bahwa konsumen harus cerdas agar terhindar dari investasi bodong yang merugikan konsumen.

Di era ekonomi digital saat ini, banyak inovasi yang disuguhkan oleh pelaku usaha, khususnya dalam bisnis investasi. Kita tahu penipuan berkedok investasi di Indonesia memang tidak pernah surut. Satu kasus berhasil ditangani, puluhan kasus berikutnya bermunculan, sehingga harus ada upaya untuk mencegah munculnya insiden baru. 

Hal utama yang harus diketahui soal investasi ini adalah produk lembaga keuangan di tempat masyarakat menginvestasikan sejumlah uang pada suatu produk keuangan atau bisnis, dengan mengharap keuntungan dimasa depan. Investasi ini bisa dilakukan pada dua bidang, yakni produk keuangan (Perbankan) dan bisnis secara langsung. Contoh investasi pada produk perbankkan adalah reksadana melalui kerjasama dengan Manajemen Investasi (Aset Manajemen Investasi). Masyarakat perlu memahami bahwa ada produk murni investasi dan ada juga produk Investasi plus Asuransi seperti Bancassurance pada produk perbankan. Sedangkan investasi pada bisnis adalah investasi yang dilakukan pada bisnisnya secara langsung. Sebut saja investasi toko, warung, dan kantor. Lalu, apa yang dimaksud dengan investasi bodong? Investasi bodong adalah penanaman modal pada bisnis palsu (fiktif) maupun bisnis illegal.

Rizal E Halim selaku Ketua BPKN menyampaikan, “Melihat makin maraknya insiden terkait investasi yang berujung pada penipuan dan kerugian konsumen, salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman dari konsumen akan produk investasi yang membuat konsumen mudah tertip. Yang harus di pahami adalah konsumen mempunyai kewajiban sesuai dengan pasal 5 huruf (a) UUPK No.8 Tahun 1999 menyebutkan kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Atas dasar pasal tersebut yang wajib diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah konsumen harus paham betul seperti apa  investasi itu, cek nama perusahaan apakah terdaftar di OJK, Jika mereka tidak bisa menunjukkan izin resmi dari OJK atau kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan, maka konsumen harus waspada” .

Johan Efendi menambahkan,”Upaya telah dilakukan oleh BPKN jika ada pengaduan terkait investasi bodong, mengirimkan surat berupa undangan kepada pelaku usaha dan juga OJK. Langkah ini dilakukan agar pengaduan konsumen bisa direspon cepat sehingga insiden ini bisa teratasi dan konsumen mendapat haknya. Meskipun sebenarnya sudah ada langkah nyata dari OJK dalam menanggani insiden investasi melalui Satgas yang telah dibentuk oleh OJK yaitu Satgas Waspada Investasi guna Penanganan Dugaan Tindak Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi”.

“Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat  berperan aktif dalam mencegah insiden penipuan investasi ini terulang Kembali. Peran seluruh pihak sangat diharapkan, baik itu konsumen agar lebih cerdas dalam bertransaksi, pelaku usaha agar taat serta jujur dalam bertransaksi dan OJK melalui kebijakannya bisa mengawasi dan juga menindak tegas apabila ada indikasi pelanggaran hak konsumen. Masalah fintech tidak bisa dilepas ke mekanisme pasar, negara wajib hadir untuk melindungi warga negaranya, Tentunya selalu berkoordinasi antar kementerian dan lembaga untuk selalu melakukan perbaikan”, pungkas Rizal E Halim Selaku Ketua BPKN.

Download Dokumen: Klik Disini