• Home
  • Siaran Pers
  • BPKN SAMPAIKAN KELUHAN KONSUMEN SOAL SMS SPAM DAN KEAKURATAN PERHITUNGAN LAYANAN DATA INTERNET BRTI

BPKN SAMPAIKAN KELUHAN KONSUMEN SOAL SMS SPAM DAN KEAKURATAN PERHITUNGAN LAYANAN DATA INTERNET BRTI

BPKN SAMPAIKAN KELUHAN KONSUMEN SOAL SMS SPAM DAN KEAKURATAN PERHITUNGAN LAYANAN DATA INTERNET BRTI

BPKN SAMPAIKAN KELUHAN KONSUMEN SOAL SMS SPAM DAN KEAKURATAN PERHITUNGAN LAYANAN DATA INTERNET KE BRTI


Focus Group Discussion (FGD) mengenai SMS penawaran/marketing digelar Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). FGD ini selain BRTI serta Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengundang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), YLKI, Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan para penyelenggara layanan telekomunikasi. FGD membahas isu tentang SMS marketing yang lebih dikategorikan sebagai SMS spam, yang memang sejak lama telah menjadi keluhan konsumen telekomunikasi. Isu ini menjadi perhatian BPKN sejak 2011 dan 2013, dimana BPKN telah mengingatkan pemerintah akan adanya potensi insiden dan kerugian konsumen.


Di tahun 2010-2013, BPKN mencatat banyaknya keluhan dan pengaduan dari konsumen yang dirugikan. BPKN dengan seksama telah melakukan kajian terkait dengan penyelenggara dan perkembangan industri jasa telepon seluler di Indonesia, dimana terdapat tiga kelompok masalah pokok. Yaitu, spamming, pengambilan secara sepihak hak konsumen dan penyalahgunaan data konsumen. 


Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN menyampaikan bahwa hingga saat ini banyak layanan yang terus dialami dan merugikan konsumen. Seperti, SMS penipuan seolah memenangkan dan mendapat hadiah, SMS spam, tagihan atau billing yang tidak akurat, masih adanya layanan konten yang membuat pelanggan berlangganan secara otomatis serta iklan yang mengganggu dan menyesatkan. Tambah lagi, kini juga timbul keraguan di masyarakat soal kebenaran perhitungan volume dan kecepatan layanan data internet yang tidak secara transparan dapat diketahui publik.


Menurut Rizal, BPKN berharap beberapa isu tersebut dapat cepat diatasi agar tidak terjadi tindakan  yang bisa merugikan konsumen, baik secara materi dan immateri. “Untuk itu, BPKN meminta BRTI dan seluruh operator telekomunikasi memberikan perhatian lebih serius untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut”.


Dikatakan Rizal, Undang-Undang Telekomunikasi dan Peraturan di bawahnya secara tegas telah menetapkan perlunya perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan dan pemberian layanan telekomunikasi. Seperti halnya Peraturan Menkominfo No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler, dimana salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada pengguna layanan jasa penyediaan konten meliputi hak privasi, akurasi dan transparansi pembebanan biaya (charging), dan hak lain yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.


“Larangan yang berpotensi merugikan konsumen telah diatur dalam banyak aturan dan ketentuan yang mengatur telekomunikasi dan layanannya. Dengan diskusi yang digelar BRTI dan juga diikuti pemangku kepentingan sektor telekomunikasi, BPKN berharap ini menjadi bahan perbaikan kebijakan perlindungan konsumen telekomunikasi. Para pelaku usaha sektor telekomunikasi juga diharapkan dapat mematuhi aturan yang ada serta memberikan perlindungan penuh pada konsumen untuk memberikan rasa percaya terhadap industri telekomunikasi,” katanya.


“BPKN juga berharap agar semua hasil diskusi dengan BRTI, Kementerian Kominfo, ATSI dan operator telekomunikasi dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin, termasuk pembahasan segera kebenaran perhitungan volume dan kecepatan layanan data internet yang tidak secara transparan dapat diketahui publik  “ pungkas Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN.

Download Dokumen: Klik Disini