• Home
  • Siaran Pers
  • “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN AKIBAT PELAKU USAHA PAILIT”

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN AKIBAT PELAKU USAHA PAILIT”

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN   AKIBAT PELAKU USAHA PAILIT”

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN 

AKIBAT PELAKU USAHA PAILIT”


Jakarta, 30 September 2020 – Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 28, bahwa setiap Warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat. Namun dalam berjalannya waktu, permasalahan perumahan masih terus bergulir dan salah satunya yang sangat merugikan konsumen adalah pelaku usaha yang pailit.


Dalam keadaan pelaku usaha pailit, kedudukan konsumen adalah sebagai kreditur konkuren. Kedudukan kreditor konkuren dalam hal pemberesan harta debitur pailit (pelaku usaha) akan mendapatkan pembagian harta pailit sesuai persentase dan bahkan sampai tidak mendapatkan haknya sesuai dengan kerugian konsumen.

 

BPKN, dalam menyikapi permasalahan konsumen perumahan, kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Konsumen Perumahan dalam Aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen Akibat Pelaku Usaha yang Pailit guna membahas pengaduan konsumen perumahan yang semakin banyak.


Dalam FGD virtual pagi ini, Rizal E Halim selaku Ketua BPKN membuka acara dengan menyampaikan bahwa kasus kepailitan sudah sangat mengganggu, dikarenakan konsumen selalu berada di pihak yang tidak berdaya. Padahal di dalam UUPK, konsumen sangat dilindungi.  Diharapkan dengan adanya FGD ini, akan dapat menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah yang harus segera dieksekusi.


Rolas B. Sitinjak selaku Ketua Komisi Advokasi menyampaikan bahwa BPKN sepanjang tahun 2020 menerima pengaduan pada sektor perumahan sebanyak 78% dengan permasalahan kepailitan merupakan masalah terbanyak yang diadukan konsumen perumahan. BPKN nyata bergerak dengan memberikan rekomendasi dan melakukan kajian di sektor perumahan. Di tahun 2018, BPKN memberikan rekomendasi kepada Kementerian PUPR selaku regulator perumahan rakyat, OJK selaku pengawas perbankan dan kepada perbankan BUMN pemberi kredit. 


Rekomendasi BPKN ditindak lanjuti oleh pihak Kementerian PUPR dengan mengeluarkan Permen PUPR No 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang mengatur secara rinci mengenai sistem pemasaran dan PPJB, serta kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemasaran dan PPJB.

 

Beberapa catatan dalam diskusi siang ini adalah perlu adanya peraturan yang jelas antara Kepailitan dan Perlindungan Konsumen, sehingga jelas adanya pengaturan kedua bidang yang terkait agar pelaku usaha yang tidak beritikad baik tidak lolos dari pertanggungjawabannya. Negara harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya


Menyambung pemaparan Rolas, Erwin Kallo selaku Ketua Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia menyatakan bahwa legal standing konsumen properti sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya posisi konsumen properti adalah regulasi yang masih partial dan tidak komprehensif. Selain masalah regulasi, jika ada sengketa konsumen perumahan diselesaikan dalam waktu yang lama dan memakan biaya yang besar. Perlu adanya solusi untuk kedua permasalahan tersebut yaitu regulator perlu membuat regulasi yang applicable dan komprehensif, serta adanya Lembaga peradilan khusus sengketa konsumen. 


Dedy Kurniadi selaku Sekjen Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia memberikan paparan bahwasanya pelaku usaha yang dinyatakan pailit tidak otomatis bebas dari tanggung jawabnya kepada konsumen. Permasalahan legal standing dari pihak konsumen dikarenakan adanya itikad tidak baik dari developer untuk mengurus dokumen awal konsumen pembeli properti. 


“Melalui FGD siang ini dan dari masukan banyak pihak dibidangnya tentu akan menjadi bahan masukan untuk BPKN dalam memberikan masukan kepada pemerintah sehingga nantinya dapat menjadi perbaikan kebijakan pada sektor perumahan”, pungkas Mufti Mubarok selaku Wakil Ketua BPKN.

Download Dokumen: Klik Disini