• Home
  • Berita Foto
  • Webinar Kebijakan Perlindungan Konsumen Pariwisata di Masa Pandemi

Webinar Kebijakan Perlindungan Konsumen Pariwisata di Masa Pandemi

Webinar Kebijakan Perlindungan Konsumen Pariwisata di Masa Pandemi

Jakarta , 7 Oktober 2020. Webinar Kebijakan Perlindungan Konsumen Pariwisata di Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh BPKN siang ini, menjadi langkah antisipasi atas permasalahan perlindungan konsumen dan juga langkah pencegahan terjadinya insiden perlindungan konsumen. Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Deputi Bid. Industri dan Infrastruktur Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dirut Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Project Head Development Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, Vice President Destination, Planning, Research and Development, Indonesia Tourism Development Coorporation Mandalika, Direktur Utama PT. Taman Wisata Candi Borobudur, serta hadir sebagai pembahas yaitu Ketua Umum Komunitas Konsumen Indonesia, Ketua Umum ASPARNA dan Pimpinan Redaksi DestinAsian Indonesia.

Webinar Kebijakan Perlindungan Konsumen Pariwisata di Masa Pandemi

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 sebesar 4,80% atau meningkat 0,30 poin dari tahun sebelumnnya. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 semenjak awal tahun 2020 ini, sangat mempengaruhi rantai pasok pariwisata dalam negeri. 

Webinar Kebijakan Perlindungan Konsumen Pariwisata di Masa Pandemi

Pemerintah telah melakukan tiga tahapan dalam penanganan covid-19 yaitu, tanggap darurat, pemulihan  dan  normalisasi. Dalam pelaksanaan tanggap darurat, industri pariwisata telah merasakan pukulan pandemi COVID-19 sebelum pemerintah menerapkan PSBB pada 1 April lalu. Melalui PP Nomor 21 Tahun 2020, kondisi pada tahapan pemulihan, menurut data Kemenparekraf yang diterima Katadata.co.id pada 7 April 2020, sebanyak 10.946 usaha pariwisata telah terdampak dan 30.421 tenaga kerja wisata kehilangan pekerjaan. 

Webinar Kebijakan Perlindungan Konsumen Pariwisata di Masa Pandemi

Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN dalam sambutanya menyampaikan, “Dalam 2 kali FGD lalu yang diselenggarakan oleh BPKN beberapa poin kesimpulan yang menjadi catatan BPKN, yaitu perlu dibangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan menerbitkan panduan tata kehidupan normal baru dengan menerapkan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability) secara memadai. Juga diperlukan peran aktif Pemda dalam menjaga kelangsungan pelaku bisnis pariwisata dengan memberikan insentif kepada mereka, dan perlu adanya Self Assesment risiko untuk memastikan pekerja usaha pariwisata tidak terjangkit atau bebas dari COVID-19”.