PARIWISATA NASIONAL DALAM MASA PANDEMI

PARIWISATA NASIONAL DALAM MASA PANDEMI

PARIWISATA NASIONAL DALAM MASA PANDEMI


Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 sebesar 4,80% atau meningkat 0,30 poin dari tahun sebelumnnya. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 semenjak awal tahun 2020 ini, sangat mempengaruhi rantai pasok pariwisata dalam negeri. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak parah akibat penyebaran virus corona. Ditambah lagi dengan langkah pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah membuat aktivitas pariwisata menjadi lumpuh.


Pemerintah telah melakukan tiga tahapan dalam penanganan covid-19 yaitu, tanggap darurat, pemulihan  dan  normalisasi. Dalam pelaksanaan tanggap darurat, industri pariwisata telah merasakan pukulan pandemi COVID-19 sebelum pemerintah menerapkan PSBB pada 1 April lalu. Melalui PP Nomor 21 Tahun 2020, kondisi pada tahapan pemulihan, menurut data Kemenparekraf yang diterima Katadata.co.id pada 7 April 2020, sebanyak 10.946 usaha pariwisata telah terdampak dan 30.421 tenaga kerja wisata kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, pada kondisi tanggap darurat, BPS mencatat, tingkat hunian hotel berbintang pada Mei 2020 sebesar 14,45%, jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 43,53%. Sementara PHRI mencatat 2.000 hotel dan 8.000 restoran berhenti beroperasi selama masa PSBB.


Webinar Kebijakan Perlindungan Konsumen Pariwisata di Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh BPKN siang ini, menjadi langkah antisipasi atas permasalahan perlindungan konsumen dan juga langkah pencegahan terjadinya insiden perlindungan konsumen. Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Deputi Bid. Industri dan Infrastruktur Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dirut Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Project Head Development Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, Vice President Destination, Planning, Research and Development, Indonesia Tourism Development Coorporation Mandalika, Direktur Utama PT. Taman Wisata Candi Borobudur, serta hadir sebagai pembahas yaitu Ketua Umum Komunitas Konsumen Indonesia, Ketua Umum ASPARNA dan Pimpinan Redaksi DestinAsian Indonesia.


Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN dalam sambutanya menyampaikan, “Dalam 2 kali FGD lalu yang diselenggarakan oleh BPKN beberapa poin kesimpulan yang menjadi catatan BPKN, yaitu perlu dibangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan menerbitkan panduan tata kehidupan normal baru dengan menerapkan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability) secara memadai. Juga diperlukan peran aktif Pemda dalam menjaga kelangsungan pelaku bisnis pariwisata dengan memberikan insentif kepada mereka, dan perlu adanya Self Assesment risiko untuk memastikan pekerja usaha pariwisata tidak terjangkit atau bebas dari COVID-19”.


Pemanfaatan ekonomi digital dalam menghadapi dampak covid-19 memang menjadi solusi yang pintar selain memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi juga menjadi langkah bagi pelaku usaha pariwisata untuk bisa bertahan dan bangkit, tentu tanpa mengindahkan jaminan keselamatan konsumen, khususnya konsumen rentan.

 

Rizal menambahkan,”Catatan penting BPKN serta alternatif solusi atas permasalahan di sektor pariwisata khususnya dalam masa pandemi COVID-19 antara lain: (1) Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan khususnya di lokasi wisata, tidak hanya kepada pelaku usaha wisata namun juga penegakan kedisiplinan konsumen dalam berwisata; (2) Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan penerapan protokol CHSE kepada pelaku usaha jasa pariwisata ; (3) Pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam menjaga kelangsungan pelaku bisnis pariwisata, salah satunya dengan memberi insentif kepada pelaku usaha jasa pariwisata (keringanan pajak, retribusi daerah, dsb); (4) Selain penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha pariwisata, Pemerintah Pusat perlu bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membuat panduan penerapan berwisata sehat yang meliputi kegiatan wisata bagi konsumen; (5) Pemerintah Daerah melakukan edukasi kepada konsumen agar menggunakan barang dan/atau jasa yang telah memiliki protokol CHSE, serta sosialisasi kepada pelaku usaha jasa pariwisata untuk hanya melayani yang taat dengan prosedur kesehatan; (6) Pemerintah harus memastikan bahwa konsumen mendapat informasi yang jelas terkait zona daerah yang aman, hotel atau tempat wisata mana yang sudah memiliki CHSE serta jaminan kompensasi jika konsumen mengalami kerugian termasuk akses terhadap pengaduan konsumen; (7) Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan awareness wisatawan melalui pemanfaatan ekonomi digital; (8) Berdasarkan indikator kepariwisataan baru misalnya melalui labelling, sanksi, penghargaan, standar dan sebagainya; (9) Kebijakan Pemerintah harus memiliki standar yang sama antar daerah”.


“Pelaku usaha pariwisata sudah peduli khususnya terkait dengan protokol kesehatan, SOP kesehatan yang diterapkan menjadi bentuk jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha tentu harus didukung kepercayaan, karena kepercayaan diri dalam bertransaksi di Sektor Pariwisata perlu dibangun baik oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha serta konsumen sendiri. Peran aktif Pemda dalam menjaga kelangsungan pelaku bisnis pariwisata dengan memberikan insentif kepada mereka, promosi perlu dihidupkan, ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan juga perlu diperketat guna memberi rasa aman dan membangkitkan kepercayaan konsumen pariwisata. Semua pemangku kepentingan harus berkolaborasi dengan tetap memenuhi hak-hak konsumen serta rekomendasi yang dibuat dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan menjadi perbaikan perlindungan konsumen kedepan”, pungkas Arief selaku Ketua komisi penelitian dan pengembangan BPKN.

Download Dokumen: Klik Disini