• Home
  • Siaran Pers
  • BPKN Minta Pemerintah Tinjau Harga Rapid Test, Swab Test dan Rencana Harga Vaksin Covid-19

BPKN Minta Pemerintah Tinjau Harga Rapid Test, Swab Test dan Rencana Harga Vaksin Covid-19

BPKN Minta Pemerintah Tinjau Harga Rapid Test, Swab Test dan Rencana Harga Vaksin Covid-19

Jakarta, 7 Oktober 2020 – Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyatakan rencana vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan Pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah sebuah keharusan. Sebab dengan begitu, ini membuktikan negara hadir untuk masyarakat. 


Ketua BPKN, Rizal E Halim menyatakan berdasarkan hasil kajian BPKN, ditemukan pada saat ini beberapa negara termasuk Indonesia telah masuk uji klinis fase ke 3 vaksin Covid-19. Varian harga vaksin Covid-19 yang ada di dunia berkisar US$5 hingga US$22 per vaksin. Jika demikian maka taruhlah kita masukkan sekitar 30% dari harga tertinggi (US$ 22 per vaksin), maka makismal harga vaksin di level US$ 30 per vaksin. Artinya harga vaksin berada di kisaran Rp.500.000 per vaksin. Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan. Dalam Undang-undang 36 tahun 2009 juga jelas dinyatakan pada pasal 14 dan pasal 16, bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan terjangkau. 


Menurut Rizal, BPKN mengapreasiasi langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Meski begitu, “Kami meminta Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk memperhatikan dan mengatur harga vaksin yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan tidak melepaskannya pada mekanisme pasar karena didalamnya termuat hak kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan, fasilitas kesehatan yang berkeadilan. Dan pemerintah, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat secara merata dan terjangkau,” kata Rizal. 


Begitu pula halnya dengan sejumlah alat test seperti rapid test, Swab test (PCR anti gen dan PCR SARS) perlu ditertibkan mengingat banyak digunakan hanya utnuk kepentingan bisnis semata. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi tertanggal 6 Juli 2020, pada pokoknya menyatakan harga tertinggi untuk rapid test  Rp150.000. Dasar pertimbangan harga Rp150.000 ialah harga reagen, jarum suntik di mana sekarang paling banyak menggunakan serum karena sensitivitasnya dianggap lebih tinggi jika diambil di ujung jari, alkohol, kapas dan Alat Pelindung Diri (APD).  


Menurut Rizal, berdasarkan investigasi BPKN di lapangan, ditemukan bahwa harga rapid test 1 kotak (isi 25 pieces) berkisar Rp1,2 juta yang artinya harga eceran sekitar Rp 48.000 per piece. Juga di lapangan banyak ditemukan rapid test yang dilakukan masyarakat secara mandiri. Hal ini dibuktikan apabila berkunjung dibeberapa gedung di bilangan Jakarta, masyarakat telah melakukan rapid test secara mandiri. 


“Hasil kajian kami menyimpulkan rapid test tidak wajib dilakukan di layanan publik, serta harga yang ditentukan Kemenkes terlalu tinggi,” ungkap Rizal. 


Terkait swap anti gen dan swap PCR SARS, berdasarkan urat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR ialah Rp 900.000. Dalam penghitungan harga PCR ini, ada komponen biaya seperti jasa pelayanan (SDM), termasuk jasa dokter (dokter mikrobiologi, patologi, tenaga ekstraksi, jasa pengambilan sampel, dan sebagainya). Kemudian bahan habis pakai, termasuk APD level 3, harga reagen, biaya pemakaian listrik, air, telepon, penggunaan alat di fasilitas kesehatan, biaya administrasi, serta pengiriman hasil. Hasil temuan kami di lapangan, harga PCR 1 kotak (isi 25 pieces) sekitar Rp2,1 juta. Berarti harga eceran di kisaran Rp84.000 per piece. Di lapangan juga banyak ditemukan pemeriksaan PCR test telah dilakukan masyarakat secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan apabila berkunjung ke Bareskrim Mabes POLRI telah melakukan pemeriksaan PCR secara mandiri. “Kesimpulan kami PCR dilakukan di layanan publik dan juga bisa dilakukan secara mandiri. Selain itu harga pemeriksaan PCR yang ditentukan Kemenkes juga terlalu tinggi,” kata Rizal. 


Terakhir perihal masker, pemerintah saat ini sedang menyusun rumusan regulasi agar masyarakat tidak sembarangan memakai masker kain yang dijual di pasaran. Nantinya masker kain yang beredar akan diatur harus sesuai Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tanpa label SNI, masker kain bakal dilarang beredar di pasaran. 


Sejatinya pemberian label SNI pada masker akan menyebabkan hanya perusahaan-perusahaan besar dengan teknologi memadai yang dapat memproduksi masker berlabel SNI tersebut. Karena wajib SNI adalah sebuah regulasi, fakta di lapangan membuktikan apabila ada produk yang tidak berlabel SNI beredar di pasaran, maka akan dianggap melawan hukum dan pada praktiknya sering dilakukan penindakan hukum terhadap pihak yang memproduksi barang yang tidak berlabel SNI. Dengan begitu, produk yang wajib SNI berpeluang sering disalahgunakan oleh pelaku usaha yang membuka peluang terjadinya monopoli.


“Kami menyimpulkan Pemerintah tidak perlu memberlakukan masker yang harus berlabel SNI. Untuk tetap menjaga kualitas, Pemerintah dianjurkan membuat kualifikasi, kualitas, dan standar masker yang dapat digunakan oleh masyarakat, sehingga masker tersebut dapat diproduksi oleh masyarakat sendiri ataupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” pungkas Rizal.

Download Dokumen: Klik Disini