• Home
  • Berita Foto
  • Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Daerah Sumatera Selatan

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Daerah Sumatera Selatan

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Daerah Sumatera Selatan

Palembang – BPKN menyelenggarakan Kegiatan Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 07 – 08 Oktober 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui akses pemulihan hak konsumen dan keberdayaan konsumen di Sumatera Selatan

Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Haris Munandar N, M.A – Komisioner BPKN, Drs. Iwan Gunawan Syahputra, M.Si – Kepala Dinas Perdagangan Sumatera Selatan, Prof. H.M. Edwar Juliartha – Asisten III Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan beserta YLKI, BPSK dan jajaran LPKSM Kota Palembang

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Daerah Sumatera Selatan

Pada acara pertemuan di Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Perdagangan Sumatera Selatan – Drs. Iwan Gunawan Syaputra, M.Si menyampaikan bahwa keseragaman dan satu persepsi tentang UU Perlindungan Konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen itu sangat penting, ini menjadi tugas kita barsama untuk melayani konsumen atau masyarakat.

Sementara Komisioner BPKN, Dr. Haris Munandar yang mewakili BPKN menyampaikan bahwa Perlindungan Konsumen sangat penting tetapi IKK di daerah Sumatera Selatan masih rendah sehingga kami ingin meminta adanya percepatan pembentukan BPSK khususnya Sumatera Selatan agar dapat berkontribusi untuk daerahnya  sendiri

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Daerah Sumatera Selatan

Dalam kunjungan ke Kantor Sekda Provinsi Sumatera Selatan. DR Haris M diterima oleh Prof. H.M. Edwar Juliartha - Asisten III Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan. Prof Edward mengakui bahwa perlindungan konsumen itu sangat penting, akan tetapi implementasinya belum maksimal, sementara honor anggota BPSK yang masih sangat rendah membuat kinerja BPSK  menjadi biasa-biasa saja.

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Daerah Sumatera Selatan

Melihat kondisi persoalan di sumatera selatan telah ada 15 kasus yang masuk ke BPSK Kota Palembang, 10 diantaranya telah diselesaikan dan 5 masih diproses, Kasus-kasus yang menjadi 3 besar di Provinsi  Sumatera Selatan yaitu kasus-kasus di bidang perumahan, pembiayaan kendaraan bermotor (Leasing), listrik dan  air PDAM.

Sedangkan jumlah BPSK di provinsi Sumatera Selatan dari 17 Kab/Kota baru ada 2 BPSK  yaitu di kota Palembang dan Lubuk Linggau  sedangkan jumlah LPKSM baru ada 15 LPKSM sehingga masih perlu sosialisasi mengenai pembentukan LPKSM agar masyarakat mendapat advokasi secara cepat.

Drs. Iwan Gunawan Syaputra, M.Si berharap kepada BPKN untuk merekomendasikan kepada Menteri terkait untuk memberikan bantuan konkrit yaitu anggaran kepada BPSK di setiap Kab/Kota.