Webinar Jasa Penginapan Berbasis Aplikasi

Webinar Jasa Penginapan Berbasis Aplikasi

Jakarta, Kamis (15/10/2020) – BPKN menyelenggarakan Webinar dengan tema “Jasa Penginapan Berbasis Aplikasi”. Webinar ini akan menjadi langkah antisipasi atas permasalahan perlindungan konsumen dan juga langkah pencegahan terjadinya insiden perlindungan konsumen. 

Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Ketua BPKN Dr. Rizal E. Halim (Ketua BPKN), Dr. Arief Safari, MBA (Ketua Komisi Litbang BPKN), Carlo Ongko (Country Stock Head OYO Hotels & Homes Indonesia), Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen), Jani M. Malau (Kasi Regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta).

 

Webinar Jasa Penginapan Berbasis Aplikasi

Komisioner BPKN, Arief Safari, mengungkapkan bahwa tantangan saat ini yang dihadapi adalah terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan startup jaringan hotel/penginapan menjadi salah satu sektor yang transaksinya merosot.

“Terdapat beberapa hotel yang harus tutup atau sementara tutup akibat Covid-19, seperti di wilayah Jawa Barat sebesar 41%, Bali 23%, Yogyakarta 14%, DKI Jakarta 12%, dan NTB 10% .” ungkap Arief di Jakarta, Kamis, (15/10).

Webinar Jasa Penginapan Berbasis Aplikasi

Selain itu, Ia menambahkan, terdapat beberapa masalah jasa penginapan berbasis aplikasi yang sering diadukan ke BPKN, diantaranya kegagalan transaksi pada aplikasi/double booking, booking yang dicancel secara sepihak, proses refund yang tidak jelas dan/atau ditolak, fasilitas properti yang tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan, dan miss informasi antara aplikasi dan operator properti.

“Berbagai alternatif solusi atas permasalahan ini, dalam menyikapi perkembangan bisnis penginapan yang terjadi khususnya terhadap pemilik properti, perlu ada standarisasi atau sertifikasi jenis usaha ini, keterbukaan akses informasi dan komunikasi serta platform aplikasi yang aman juga ramah konsumen, kepastian jaminan hukum yang akan berpengaruh kepada reputasi, perijinan, kejelasan informasi kepada konsumen, standar penginapan dan jaminan hak atas tanah.

Selain itu, perlu pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia aplikasi maupun penyedia jasa penginapan, termasuk pengiklan. BPKN mendorong terbitnya Undang-Undang Data Pribadi sebagai jaminan dasar hukum. Pelaku usaha juga harus menyediakan media pengaduan untuk memberikan kepastian hak akan keamanan, kenyamanan, keselamatan konsumen.