• Home
  • Berita Foto
  • Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Kuningan

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Kuningan

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Kuningan

Kuningan – BPKN menyelenggarakan Kegiatan Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di Kabuapten Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 15 Oktober 2020.

Ketua komisi kelembagaan dan kerjasama, lasminingsih, S.H., LL.M menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pemetaan kegiatan perlindungan konsumen  di daerah serta menggali informasi dan potensi masalah yang muncul dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya di daerah kuningan untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi bpkn  kepada pemerintah pusat dan daerah untuk penguatan keberadaan lembaga pemberdayaan konsumen di wilayah kabupaten kuningan.

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Kuningan

Kegiatan analisa capaian penguatan kelembagaan diselenggarakan di ruang rapat dekopinda kabupaten kuningan dan dihadiri oleh para anggota badan penyelesaian sengketa (bpsk) kabupaten kuningan, wakil-wakil dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarat (lpksm) dan wakil dari kantor dinas koperasi, ukm, perdagangan dan perindustrian kabupaten kuningan.

Kepala dinas koperasi, ukm, perdagangan dan perindustrian kabupaten kuningan, Ir. Bunbun Budiyaksa menambahkan kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi peningkatan pemahaman perlindungan konsumen terutama di kabupaten kuningan, mengingat letak geografis kabupaten kuningan yang dikelilingi pergunungan dan terdiri dari 2 kecamatan dan 378 desa/kelurahan.

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Kuningan

Saat ini di kabupaten kuningan sudah ada 1 BPSK dan 1 LPKSM. Sudah ada 53 kasus yang ditangani oleh BPSK kab.Kuningan yg sudah inkraacht dan dimenangkan oleh konsumen.

Jawa barat belum memiliki perda perlindungan konsumen padalah keberadaan perda tsb sangat diperlukan sebagai acuan dlm pelaksanaan koordinasi perlindungan konsumen di daerah.

Perlindungan konsumen mendapat perhatian yg serius dari pemda kab.Kuningan halmana dibuktikan dengan diberikannya salah 1 aset milik pemda kab.Kuningan kepada bpsk utk dijadikan kantor bpsk kab.Kuningan. “pungkas Ir. Bunbun Budiyaksa”.

Analisa Capaian Pengembangan Penguatan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Kuningan

Pada kesempatan tersebut Ibu Lasminingsih menyampaikan appresiasi atas dukungan terhadap penguatan kelembagaan perlindungan konsumen di kuningan yg telah diberikan oleh bapak bupati yaitu salah satunya dengan membuatkan kantor untuk bpsk kabupaten kuningan, hal mana sangat berguna untuk kelancaran pelaksanaan tugas bpsk kuningan dalam pemulihan hak konsumen.

Selain itu diharapkan bupati kuningan dapat terus meningkatkan dukungannya termasuk dalam pembuatan peraturan daerah di bidang perlindungan konsumen. Bapak bupati menyampaikan kesediaannya untuk terus membantu penguatan kelembagaan perlindungan konsumen di wilayah kerjanya.