• Home
  • Siaran Pers
  • BPKN HIMBAU PENTINGNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR DALAM PENEGAKAN PERLINDUNGAN KOSUMEN DI INDONESIA

BPKN HIMBAU PENTINGNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR DALAM PENEGAKAN PERLINDUNGAN KOSUMEN DI INDONESIA

BPKN HIMBAU PENTINGNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR DALAM PENEGAKAN PERLINDUNGAN KOSUMEN DI INDONESIA

BPKN HIMBAU PENTINGNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR DALAM PENEGAKAN PERLINDUNGAN KOSUMEN DI INDONESIA


Jakarta, 11 November 2020. BPKN menggelar syukuran atas penempatan kantor barunya yang berlokasi di Graha BPKN RI Jalan Jambu No. 32 Menteng Jakarta Pusat. Acara juga digelar secara virtual dengan mengundang para pejabat Kementerian/Lembaga, komisioner  BPKN periode I sd periode IV, serta beberapa tokoh perlindungan konsumen.


Menteri Perdagangan dalam sambutan syukuran penempatan kantor baru BPKN, Agus Suparmanto menyampaikan,“Selamat atas terpilihnya Rizal E. Halim sebagai Ketua BPKN  periode V, dan juga ucapan selamat kepada anggota BPKN yang baru. Semoga dengan menempati kantor baru, BPKN akan lebih semangat dalam menghasilkan saran dan pertimbangan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah sebagai upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia”. 


Dalam laporan singkatnya, Rizal selaku Ketua BPKN menyampaikan,”Kantor baru BPKN bisa menjadi harapan dan juga semangat baru bagi BPKN dalam menjalankan tugasnya sebagaimana perannya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen yang komprehensif, sinergis, aplikatif dan berkelanjutan”.


Rizal menambahkan, “Dalam 3 tahun kedepan arah BPKN akan difokuskan pada 3 isu fundamental untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu penguatan kelembagaan, edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen secara massif dan intensif serta sinkronisasi regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen yang tersebar di sejumlah sektor dan daerah”.


Beberapa tokoh memberikan ucapkan selamat atas penempatan kantor baru BPKN, disertai doa dan harapan untuk kemajuan serta kemandirian BPKN agar ke depan lebih bersemangat dalam memberikan masukan untuk kebijakan melalui rekomendasi yang dikeluarkan. Ucapan selamat disampaikan melalui penayangan video secara virtual. 


Sejak BPKN berdiri pada tahun 2004 sesuai Keppres RI No. 150/M tahun 2004, BPKN menempati kantor di Gedung Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais. Berbagai  kebijakan untuk melindungi kepentingan konsumen telah dihasilkan. Hingga akhirnya pada tahun 2020, tepatnya Rabu (11/2020), BPKN mencoba mandiri dengan memiliki gedung sendiri. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama kementerian perdagangan yang secara anggaran telah memberikan support kepada BPKN. Kemandirian ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat baru agar ke depan BPKN dapat pula mandiri secara anggaran sehingga berbagai target kegiatan dan program BPKN yang dicanangkan sesuai tugas dan fungsi BPKN dapat berjalan lebih optimal.

"Sejalan dengan momentum semangat hari pahlawan tahun ini, 10 November 2020, BPKN menjawab tantangan jaman dengan meluncurkan aplikasi pengaduan berbasis android dan IOS. Aplikasi Informasi Pengaduan Berbasis Android & IOS ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk mengadukan permasalahannya ketika bertransaksi dengan pelaku usaha dalam pembelian barang/jasa. Aplikasi ini dapat digunakan pada sistem operasi android perangkat pintar seperti handphone, tablet atau laptop yang saat ini penggunaannya sudah umum di kalangan masyarakat, serta mobile karena bisa dilakukan dimanapun  dan kapanpun".

Selain meluncurkan aplikasi pengaduan berbasis Android dan IOS, BPKN juga memperkenalkan ruang untuk media bisa berinteraksi dengan BPKN yang diberi nama Media Room. Fungsi media room selain memberikan kemudahan bagi media dalam membuat pemberitaan terkait perlindungan konsumen juga dapat digunakan untuk media podcast dengan mengangkat isu actual yang terjadi di masyarkat menyangkut perlindungan konsumen. Harapannya ruangan tersebut bisa mempermudah BPKN mempublikasikan dan mensosialisasikan perlindungan konsumen.

"Upaya yang sudah dilakukan BPKN semoga menjadi salah satu dasar BPKN dalam merumuskan kajian dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai perbaikan regulasi terkait perlindungan konsumen, serta meningkatkan sikap kritis konsumen dalam melakukan pengaduan apabila haknya tidak terpenuhi,” pungkasnya. 

Download Dokumen: Klik Disini