KONSUMEN BUTUH TRANSPARASI PEMAKAIAN DATA INTERNET

KONSUMEN BUTUH TRANSPARASI PEMAKAIAN DATA INTERNET

Jakarta – Kamis 19 November 2020. Dalam masa pandemi covid-19 ini, rumah menjadi pusat kegiatan dalam pemanfaatan atau penggunaan internet seiring dengan kebijakan pemerintah bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah. Jika sebelumnya  pemanfaatan internet terpusat dan banyak di kantor, kampus, sekolah dan tempat publik, maka saat ini penggunaan internet bergeser ke perumahan atau tempat tinggal masyarakat. Hasil survei Danareksa Research Institute (DRI) menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk keperluan internet meningkat selama pandemi Covid-19. Pengeluaran rumah tangga untuk internet paling tinggi berada pada kisaran Rp 25 ribu hingga  Rp 50 ribu.


Terjadinya peningkatan traffic yang signifikan membuat payload (data yang dikirimkan) juga meningkat tajam. Seiring dengan peningkatan tersebut, terjadi juga lonjakan komplain yang diadukan konsumen. Data pengaduan yang masuk ke BPKN pada sektor jasa telekomunikasi sepanjang tahun 2020 mencapai 65 pengaduan. Pengaduan yang disampaikan meliputi gangguan jaringan, pemotongan pulsa/kuota, ketidaksesuaian paket internet, promo paket yang menyesatkan, sisipan-sisipan iklan pada saat browsing internet, pengenaan tarif roaming, dan sebagainya.


Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN, menyampaikan dalam acara Webinar Telaahan Isu Aktual  Perlindungan Konsumen Transparasi Pemakaian Data, ”Pandemi wabah virus corona (COVID-19) yang terjadi di seluruh dunia dan menyebar ke Indonesia sejak awal tahun 2020 mengakselerasi penggunaan platform digital di masyarakat. Hal ini membuat dalam beberapa bulan terakhir di masa pandemi ini, penggunaan internet oleh masyarakat melonjak tajam karena internet menjadi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas.”


Lanjut Rizal,“BPKN sudah menyampaikan rekomendasi ke Kemenkominfo terkait kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian standardisasi pengujian keakuratan dan transparansi penghitungan volume data dan keakuratan kecepatan layanan data internet”.


Pada tahun 2020, BPKN telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI):


a. Segera menyiapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian standardisasi pengujian keakuratan dan transparansi penghitungan volume data yang digunakan konsumen dan keakuratan kecepatan layanan data internet yang diberikan operator telekomunikasi


b. Dengan perkembangan teknologi berbasis Internet Protocol (IP), berdasarkan kajian yang dilakukan, BPKN merekomendasikan agar konsumen tidak perlu lagi dibebankan biaya tambahan atau tarif terpisah untuk layanan suara (voice) dan SMS karena sudah menjadi bagian dari layanan berbasis IP yang dibayarkan saat berlangganan layanan data internet. Tarif yang lebih murah bagi konsumen diharapkan dapat meningkatkan inklusi pemanfaatan layanan telekomunikasi untuk mendorong ekonomi digital nasional.


“Kasus pembatasan Fair Usage Policy (FUP) yang tidak transparan, menjadi salah satu yang ramai dikeluhkan di media sosial pada Mei 2020, dimana operator mengatakan FUP sebesar 500 GB, namun kenyataannya dibatasi hanya 350 GB, serta adanya penurunan kecepatan koneksi hingga 90%. Padahal dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” ujar Heru Sutadi Komisioner BPKN.


Arief Safari, Ketua Komisi Litbang BPKN menjelaskan,“Memang ada korelasi antara volume/kecepatan data yang digunakan dengan pentarifan, namun konsumen tidak mendapatkan hak informasi yang jelas, jujur dan benar, sehingga terkaget-kaget dengan biaya pemakaian data internetnya.  Penyelenggara jasa internet harus melakukan edukasi terkait tarif, beberapa penyelenggara sudah melakukannya namun kenyataannya masih banyak komplain dari konsumen. Hal ini menjadi indikasi perlu ditingkatkannya efektivitas edukasi yang dilakukan."  Selain itu,  kegagalan dalam menyampaikan informasi yang benar dan berindikasi penipuan malah berpotensi terkena pidana. Selain itu, penyelenggara jasa internet perlu memperhatikan kontrak dari layanannya yang harus disampaikan dalam bahasa Indonesia. Juga perlu menyatukan istilah pelanggan dan pemakai menjadi pengguna layanan jasa internet.


BRTI dan Kemenkominfo sudah menindaklanjuti rekomendasi BPKN dengan membuat pengaturan Permen Kominfo No. 13 Tahun 2019 mengganti Kepmenhub no KM.21/2001 yang akan berlaku 1 Januari 2021 perihal regulasi pengawasan pengaturan tarif jasa yang bersinergi dengan pengaturan terkait kualitas layanan dan memperkuat pengawasan oleh BRTI melalui pelaporan berkala.


“Marilah kita menseksamai pemahaman tentang perlunya koordinasi semua pemangku  kkepentingan di semua sektor dan lini, dalam melindungi hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999  Juga menjamin terciptanya inovasi terhadap penyelesaian permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi di sektor ini, serta adanya keterbukaan informasi antara penyelenggara dan pihak-pihak yang terkait untuk mendukung kelancaran dan tanggung jawab bagi perlindungan konsumen,”pungkas Rizal.

Download Dokumen: Klik Disini