• Home
  • Berita Foto
  • Webinar Perlindungan Konsumen Transparasi Pemakaian Data

Webinar Perlindungan Konsumen Transparasi Pemakaian Data

Webinar Perlindungan Konsumen Transparasi Pemakaian Data

Jakarta (19/11/2020) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menggelar Webinar Telaahan Isu Aktual Perlindungan Konsumen Transparasi Pemakaian Data melalui virtual zoom yang berlangsung selama 2 (dua) jam.

Hadir dalam acara tersebut Rizal E. Halim, Ketua BPKN, M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua BPKN, Para Anggota Komisioner BPKN, Sabirin Mochtar - Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika mewakili Dirjen PPI Kominfo, I Ketut Prihadi Kresna Mukti – KRT BRTI mewakili Waka BRTI, Edmon Makaram- Pakar Hukum Saiber FHUI, Venusiana – direktur consumer service telkom mewakili Ketum ATSI, serta Handoyo Taher mewakili Ketum APJII.

Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN, menyampaikan dalam acara Webinar Telaahan Isu Aktual Perlindungan Konsumen Transparasi Pemakaian Data, ”Pandemi wabah virus corona (COVID-19) yang terjadi di seluruh dunia dan menyebar ke Indonesia sejak awal tahun 2020 mengakselerasi penggunaan platform digital di masyarakat. Hal ini membuat dalam beberapa bulan terakhir di masa pandemi ini, penggunaan internet oleh masyarakat melonjak tajam karena internet menjadi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas.”

Lanjut Rizal, “BPKN sudah menyampaikan rekomendasi ke Kemenkominfo terkait kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian standardisasi pengujian keakuratan dan transparansi penghitungan volume data dan keakuratan kecepatan layanan data internet”.

“Kasus pembatasan Fair Usage Policy (FUP) yang tidak transparan, menjadi salah satu yang ramai dikeluhkan di media sosial pada Mei 2020, dimana operator mengatakan FUP sebesar 500 GB, namun kenyataannya dibatasi hanya 350 GB, serta adanya penurunan kecepatan koneksi hingga 90%. Padahal dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) 2 menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” ujar Heru Sutadi Komisioner BPKN.

Webinar Perlindungan Konsumen Transparasi Pemakaian Data

Arief Safari, Ketua Komisi Litbang BPKN menjelaskan,“Memang ada korelasi antara volume/kecepatan data yang digunakan dengan pentarifan, namun konsumen tidak mendapatkan hak informasi yang jelas, jujur dan benar, sehingga terkaget-kaget dengan biaya pemakaian data internetnya. Penyelenggara jasa internet harus melakukan edukasi terkait tarif, beberapa penyelenggara sudah melakukannya namun kenyataannya masih banyak komplain dari konsumen. Hal ini menjadi indikasi perlu ditingkatkannya efektivitas edukasi yang dilakukan."

Selain itu, kegagalan dalam menyampaikan informasi yang benar dan berindikasi penipuan malah berpotensi terkena pidana. Selain itu, penyelenggara jasa internet perlu memperhatikan kontrak dari layanannya yang harus disampaikan dalam bahasa Indonesia. Juga perlu menyatukan istilah pelanggan dan pemakai menjadi pengguna layanan jasa internet.

“Marilah kita menseksamai pemahaman tentang perlunya koordinasi semua pemangku kkepentingan di semua sektor dan lini, dalam melindungi hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Juga menjamin terciptanya inovasi terhadap penyelesaian permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi di sektor ini, serta adanya keterbukaan informasi antara penyelenggara dan pihak-pihak yang terkait untuk mendukung kelancaran dan tanggung jawab bagi perlindungan konsumen,”pungkas Rizal.