• Home
  • Siaran Pers
  • BPKN BANGUN LANGKAH SINERGIS DALAM MEMPERKUAT PERLINDUNGAN KONSUMEN

BPKN BANGUN LANGKAH SINERGIS DALAM MEMPERKUAT PERLINDUNGAN KONSUMEN

BPKN BANGUN LANGKAH SINERGIS DALAM MEMPERKUAT PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jakarta, 24 November 2020- Upaya pembangunan perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan dari dinamika nasional dan dinamika internasional. Semua hal tersebut mempengaruhi dimensi hukum, kebijakan, kelembagaan, transaksi logistik, dan pengelolaan perlindungan konsumen. Berdasarkan G20 International Conference on Consumer Policy, transformasi digital perlu diantisipasi, terutama perubahan teknologi yang berkembang cepat. Tantangan perlindungan konsumen di era digital yakni penyesuaian kebijakan untuk teknologi yang cepat berubah, penguatan lintas batas, peningkatan dampak penarikan produk di era digital, penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR), konsumsi berkelanjutan, dan perlindungan konsumen rentan di era digital.

Data penerimaan pengaduan BPKN  dari Tahun 2017 s.d 19 November 2020, terdapat 3.598 pengaduan, dimana mayoritas sebanyak 68,79%  dari sektor perumahan, dikuti 11,87% jasa keuangan, 8,73% dari sektor e-commerce, 2, 17 dari sektor jasa telekomunikasi, 1,20% dari sektor jasa transportasi, 0,78% dari sektor listrik dan gas rumah tangga, 0,81% dari sector Barang Elektronik, Telematika dan Kendaraan Bermotor, 0,11% dari sektor obat dan makanan, 0,42% dari sektor layanan kesehatan, dan 5,14% dari sektor lain – lain. Dari data pengaduan yang dididominasi insiden – insiden perlindungan konsumen seperti legalitas perumahan yang tidak jelas, PBB dan IMB yang belum dipecah, Fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan, Leasing kendaraan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), oembobolan kartu kredit dan tabungan nasabah, asurasi, Pinjaman Online (Fintech), Investasi, gangguan internet, refund tiket pesawat, dan lain – lain.

Ketua BPKN Rizal E Halim dalam Forum Sinergitas Perlindungan Konsumen menegaskan, “Jika dilihat dari insiden, kita perlu mengukuhkan kepercayaan transaksi. Kepercayaan itu penting sebagai pondasi transaksi yang harus dijaga bukan hanya pelaku usaha saja, melainkan juga oleh pemerintah dan konsumen agar ekonomi terus berputar.   Selain itu, Data Rekomendasi BPKN yang telah dikeluarkan sejak tahun 2005 s.d September 2020, jumlah tanggapan atau Rekomendasi BPKN yang ditindaklanjuti masih minim, perlu adanya strategi baru, Dalam rangka mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia, perlu dilakukan sinergitas perlindungan konsumen.”

Mengenai sinergitas dalam memperkuat perlindungan konsumen, Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Arief Safari menambahkan. “Data rekomendasi BPKN sampai dengan November Tahun 2020 berjumlah 199 rekomendasi, dimana 42 rekomendasi ditanggapi oleh Kemneterian/Lembaga dan 157 rekomendasi yang belum ditanggapi oleh Kementerian/ Lembaga”. 

Menurut Arief, ada beberapa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, seperti rekomendasi penguatan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan ujung tombak dari penyelesaian sengketa yang saat ini sulit beroperasi karena  masalah pendanaannya. BPKN mencoba menyampaikan rekomendasi ke Kemendag untuk membiayai BPSK dari APBN Kemendag. Namun Kemendag sudah merespons dengan menerbitkan Pemendag no. 72 tahun 2020 yang mengalihkan kewenangan pengangkatan anggota BPSK ke Pemprov dimana diharapkan hal ini akan lebih meningkatkan perhatian dan kepedulian pemdanaan BPSK sesuai UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-PK) periode Tahun 2017-2019 memang telah selesai, namun beberapa indikator belum menunjukkan capaian yang baik seperti Indeks Keberdayaan Konsumen membaik namun pengetahuan terhadap UU dan Lembaga Perlindungan Konsumen masih rendah, perilaku konsumen untuk kritis dalam mengadu jika terjadi insiden masih rendah dan koordinasi antar K/L masih menjadi tantangan. 

Ketua BPKN Rizal menyampaikan, masukan BPKN pada BAPPENAS terkait STRANAS-PK PERIODE 2020-2024 yaitu perlu perubahan arah dari Sektor Prioritas menjadi Wilayah Perhatian Perlindungan Konsumen :

1. Akses dan Transaksi Data dan Informasi

2. Akses dan Transaksi Air / Udara Bersih

3. Akses dan Transaksi Energi (Listrik, Gas, BBM)

4. Akses dan Transaksi Pendidikan, Kesehatan dan Sanitasi

5. Akses dan Transaksi Pangan

6. Akses dan Transaksi Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup

7. Akses dan Transaksi Halal

8. Akses dan Transaksi Konektivitas (Telekomunikasi dan Logistik)

9. Akses dan Transaksi e-commerce

10. Akses dan Transaksi Perumahan Rakyat

11. Akses dan Transaksi Finansial termasuk fintech.

Turut Hadir dalam Webinar Sinergitas Perlindungan Konsumen dengan tema “Mengubah Pola Pandang Dalam Mewujudkan Ekosistem Perlindungan Konsumen di Era Kenormalan Baru” yakni Deputi Ekonomi Bappenas, Deputi 3 Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Staf Ahli Kementerian BUMN serta Kementerian/Lembaga serta Disperindag Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan lebih dari 200 peserta, serta Komisioner BPKN dan pemerhati perlindungan konsumen.

”Perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini menjadi kompleks dan rumit, dan itu memerlukan penyelenggaraan konsumen yang sinergis, harmonis, dan terintegrasi. Karenanya perlindungan konsumen bersifat lintas sektor sehingga perlu wadah untuk menyelaraskan langkah pemerintah. Keberhasilan sinergitas perlindungan konsumen bergantung pada kerangka kebijakan yang efektif, konsumen yang berdaya serta pelaku  usaha yang bertanggungjawab," catat Rizal. 

 

Download Dokumen: Klik Disini