• Home
  • Berita Foto
  • Workshop Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di Bandung

Workshop Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di Bandung

Workshop Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di Bandung

Bandung, Jum'at (27/10/2020) - Komisi Kerjasama dan Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melaksanakan kegiatan “Workshop Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di Bandung”.

Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Bapak Dr. Rizal E. Halim. Selain itu Turut hadir nara sumber dari Ketua Komisi Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Lasminingsih, S.H., LL.M., Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag), Ivan Fithriyanto, S.E., M.S.E., dan Drs. Bismark S.H.,MM., Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Workshop Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di Bandung

Ibu Lasminingsih, S.H., LL.M., memaparkan bagaimana keadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) berdasarkan hasil Analisa Capaian Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di 11 Provinsi, diantaranya D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan Nusa Tenggara Barat

Sedangkan Direktur Pemberdayaan Konsumen Ivan Fithriyanto, S.E., M.S.E., menjelaskan bahwa telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 72 Tahun 2020 tentang BPSK, sebagai jalan keluar dari persoalan kelembagaan perlindungan konsumen di berbagai daerah, salah satunya mengenai pendanaan BPSK.

Workshop Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di Bandung

Persoalan pendanaan BPSK banyak dialami oleh berbagai daerah, akan tetapi Provinsi Jawa Barat berhasil mengatasi hal tersebut. Drs. Bismark S.H.,MM., Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bagaimana peran dari Dinas Perdagangan Provinsi harus terus mendorong tumbuhnya kelembagaan BPSK dan LPKSM, hal itu dibuktikan Provinsi Jabar dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 3 Tahun 2019. Faktanya bahwa sejak tahun 2017 dengan menggunakan Dana Hibah sekitar 7M untuk operasional 15 BPSK, Tahun 2018 Dana Hibah untuk 17 BPSK sebesar 7,7M, Tahun 2019 dana hibah sebesar 8,46M untuk 17 BPSK yang tersebar di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.

 

Workshop Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen di Bandung

Konsumen hakekatnya dapat menjadi kekuatan nasional dan berperan penting dalam penguatan pasar, dengan kiprahnya yang cerdas, konsumen Indonesia segogyanya menjadi pelaku pasar yang harus kritis, bermasrtabat serta cermat memilih beragam produk dan jasa yang tersedia.

Harapannya Workshop ini dapat memberikan solusi yang dapat membangun manfaat bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang lebih baik bagi Indonesia