• Home
  • Siaran Pers
  • BPKN Terus Hadir Berikan Perlindungan Konsumen Meski di Masa Pandemi

BPKN Terus Hadir Berikan Perlindungan Konsumen Meski di Masa Pandemi

BPKN Terus Hadir Berikan Perlindungan Konsumen Meski di Masa Pandemi

 

Menutup tahun 2020 menegaskan kehadirannya untuk terus memberikan perlindungan pada konsumen meski di masa pandemi. Dan sebagai langkah antisipasi berulangnya insiden perlindungan konsumen, BPKN juga terus aktif menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk bersama mengawasi, mencari solusi pemulihan hak konsumen, termasuk melalui perbaikan kebijakan dan juga regulasi.

Rizal E. Halim selaku ketua BPKN menyampaikan,” kebijakan perlindungan konsumen 2020 hingga 2023 fokus pada tiga isu fundamental yaitu, pertama penguatan kelembagaan, Meliputi penguatan kerangka kerja kelembagaan (Institutional frame Work), penguatan regulasi dan produk hukum turunannya, indepedensi serta kemandirian lembaga, kedua edukasi dan sosialisasi pk secara masif dan intensif dengan bekerjasama para pemangku kepentingan seperti k/l, pemerintah daerah, lpksm, entitas pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya dan ketiga sinkronisasi dan kebijakan perlindungan konsumen yang tersebar disejumlah sektor dan daerah tersebarnya regulasi perlindungan konsumen baik disejumlah sektor dan wilayah kadang kala menjadi persoalan dalam menjalankan amanat UUPK”.

Rizal menambahkan,”penguatan kelembagaan perlindungan konsumen termasuk berkoordinasi dengan BAPPENAS terkait “lead agency’ bidang perlindungan konsumen menginggat penyelenggaraan perindungan konsumen (termasuk regulasinya) tersebar di sejumpah sektor. Untuk itu BPKN RI mendorong UUPK NO.8 TH 1999 tentang Perlindungan Konsumen digunakan sebagai payung hukum (umbrella act) untuk produk-produk hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. BPKN RI juga sudah berdiskusi dengan Bapak Menko Perekonomian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan pasar domestik sesuai arahan Presiden Joko Widodo. BPKN RI juga sudah berkosolidasi dengan Bpk Menpan RB terkait penguatan kelembagaan PK di Indonesia. Sebagai implementasi penyelenggaraan PK secara nasional dapat lebih optimal.

Anna Maria Tri Anggraeni selaku Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN menyampaikan, ”selama kurun waktu 2020, BPKN telah mengeluarkan 19 rekomendasi kepada kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan kondisi Negara Indonesia dan Dunia yang sedang mengalami pandemi virus COVID-19 serta bersiap memasuki era kenormalan baru, yaitu diantaranya terkait: Asuransi, Epidemi COVID-19, Perlunya Juknis Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur Terdampak Wabah COVID-19, Refund Tiket, Distribusi Pangan Pokok, Pangan Pokok, Data Ketersediaan Pangan Pokok Perwilayah, LonjakanTagihan Listrik, Kepastian Hukum di Sektor Asuransi, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan kepada 5 K/L, Antisipasi Perkembangan Produk Halal, Pembinaan Keamanan Pangan, Penyelenggaraan dan Layanan Jasa Telekomunikasi, Peninjauan Harga Rapid Test, Swab Test, Harga Vaksin COVID-19, dan Produksi Masker, namun baru 5 rekomendasi yang ditanggapi diantaranya: Pangan Pokok, Data Ketersediaan Pangan Pokok Perwilayah, Kepastian Hukum di Sektor Asuransi, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pembinaan Keamanan Pangan”.

Sementara itu, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Johan Effendi menyampaikan bahwa,”pihaknya telah melakukan serangkaian komunikasi dengan publik melalui media sosial, edukasi ke kampus-kampus dan komunitas serta mengadakan lomba vlog mengenai perlindungan konsumen khususnya di era Covid-19, serta penghargaan bagi para pelaku usaha. “Sepanjang 2020 kita aktif menyambangi 12 kampus untuk memberikan kuliah umum dan berdiskusi mengenai perlindungan konsumen agar konsumen menjadi cerdas dan berdaya. Kita juga merangkul komunitas dan kaum milenial dengan menggelar lomba vlog mengenai perlindungan konsumen yang bertemakan “Pemulihan Hak Konsumen di Masa Pandemi Covid-19. BPKN juga melakukan penilaian Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Award dan memberikan penghargaan bagi pelaku usaha peduli pada perlindungan konsumen,” terang Johan. 2

Rolas B. Sitinjak selaku ketua komisi Advokasi menyampaikan“ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPKN juga atas masukan dari data pengaduan dan juga monitoring isu-isu yang berkembang dimasyarakat, untuk tahun 2020 angka pengaduan yang diterima oleh BPKN yaitu 1276 pengaduan, mendominasi masih pada sektor perumahan yaitu 40% dari pengaduan yang masuk. Selanjutnya pengaduan e-commerce menduduki peringkat ke dua, yaitu 23% dan sektor perumahan masih menjadi sektor terbanyak yang diterima BPKN permasalahan yang dihadapi yaitu, Fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan, Fisik Pembangunan, IPL/Service Charge Apartemen, Legalitas, Mangkrak, P3SRS, Pembiayaan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka), BPKN selalu berupaya agar hak konsumen terpulihkan, maksudnya pelaku usaha telah melakukan kewajibannya dengan memenuhi hak konsumen”.

Mengatasi tantangan yang muncul dalam kebijakan konsumen dan untuk merespons tantangan baru dalam konteks ekonomi digital yang berkembang pesat, serta Transformasi digital telah memengaruhi masalah kebijakan konsumen jangka panjang perlu antisipasi perlindungan konsumen di era digital yaitu: penyesuaian kebijakan untuk teknologi yang cepat berubah, penguatan kerjasama lintas batas, peningkatan dampak penarikan produk di era digital, penyelesaian sengketa, pemulihan hak dan teknologi baru, dan perlindungan konsumen yang rentan di era digital.

Ketua Komisi Kelembagaan dan Kerja Sama Lasminingsih, untuk memastikan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha proaktif dalam perlindungan konsumen, kehadiran kelembagaan perlindungan konsumen juga harus berdaya guna. Sejumlah kerja sama dilakukan oleh BPKN. “Kita melakukan workshop penguatan lembaga perlindungan konsumen, kemudian juga bersinergi dengan Kementerian/Lembaga untuk kerja sama memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan konsumen. Dengan luar negeri, kita juga aktif dalam forum internasional UNCTAD, menggelar workshop dengan Korea Consumer Agency serta melakukan koordinasi cross border untuk menjawab tantangan ekonomi digital yang secara praktik dapat menghilangkan sekat-sekat geografis,” jelasnya.

“Tantangan BPKN kedepan adalah Memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen nasional agar terciptanya kepastian hukum dan akses pemulihan hak konsumen, Meningkatkan dan menciptakan sistem perlindungan konsumen nasional yang terintegrasi antar stakeholders agar tercipta akses pemulihan hak konsumen , Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dan peran LPKSM agar tercipta tingkat pertumbuhan sosial ekonomi ekologi, Terciptanya regulasi & kebijakan Kementerian Lembaga yang mengedepankan prinsip perlindungan konsumen secara nasional, terintegrasi serta memiliki unsur konsumsi berkelanjutan dan penguatan kerjasama global yaitu pembangunan dan penguatan sistem perlindungan konsumen nasional secara inklusif (National Dispute Resolution - NDR) agar kepastian hukum dan akses pemulihan hak konsumen lintas batas dapat terwujud”, pungkas Mufti selaku wakil ketua BPKN .

Download Dokumen: Klik Disini