Audiensi BPKN bersama dengan Menteri ATR/BPN

Audiensi BPKN bersama dengan Menteri ATR/BPN

Jakarta, 16 Desember 2020, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KEMENTERIAN ATR/BPN), Sofyan Jalil dan Wakil Menteri Surya Tjandra beserta jajaran pimpinan menerima audiensi dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Rizal E Halim yang didampingi Wakil Ketua BPKN RI M. Mufti Mubarok , Anggota Komisioner BPKN, Andi M Rusdi dan Andrianus Garu di ruang rapat menteri.

Pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dan perkenalan komisoner BPKN periode V tahun 2020-2023 yang diawali dengan penjelasan singkat sekilas tentang BPKN dan berbagai aktivitasnya.

Audiensi BPKN bersama dengan Menteri ATR/BPN

Carut marut dan polemik sektor perumahan/ pertanahan menjadi isu yang menonjol pada pengaduan konsumen di BPKN (Bada Perlindungan Konsumen Nasional) kurun waktu tiga tahun 2017 - 2019, sebanyak 83.60 persen atau 1.988 kasus penerimaan pengaduan dari total pengaduan 2.378 yang masuk. Sedangkan di akhir tahun 2020 ini pengaduan pada sektor perumahan/ pertanahan masih nomor satu dalam jumlah pengaduaan, tercatat 39.92 persen atau 487 kasus.

Insiden kasus perumahan/ pertanahan ini lebih didominasi oleh legalitas dari pihak pengembangan yang tidak fair sejak awal mulai dari legalitas sertifikat tanah yang belum jelas, yang berimbas pada KPR/ KPA serta fisik pembangunan yang tidak sesuai jadwal dan akibat dari banyak pengembang nakal yang tidak komitmen pada konsumen, banyak kasus penipuan hingga alibi dipailitkan yang dilakukan oleh pengembang.

Audiensi BPKN bersama dengan Menteri ATR/BPN

Rizal E. halim, Ketua BPKN RI dalam paparannya menyampaikan perlu adanya kerjasama lintas kementerian untuk menyelesaikan kasus menonjolnya sektor perumahan ini. Rekomendasi sudah kami layangkan ke Presiden, Menteri PUPR, OJK dan serta pihak - pihak yang terkait. Dan hasilnya direspon Kementerian PUPR dengan baik .

M. Mufti Mubarok, wakil ketua BPKN RI menambahkan, persoalan perumahan/ pertanahan ini perlu standarisasi bersama terutama legalitas misalnya dengan memberikan barcoding pada brosur pengembangan untuk legalitas tanah dan bangunannya , agar konsumen tidak membeli obyek yang belum jelas. Karena banyak kasus pertanahan ini lebih disebabkan oleh janji - janji pengembangan tidak jelas.

Untuk itu perlu ada daftar pengembangan dengan track recordnya baik, sedang dan buruk , perlu juga Pemerintah bersama asosiasi pengembang mengumumkan kategori pengembangan dan pimpinan perusahaan pengembangan apakah masuk daftar hitam atau daftar aman. Supaya konsumen tidak banyak dirugikan, tegas M. Mufti Mubarok yang juga Direktur PUKAT.

Audiensi BPKN bersama dengan Menteri ATR/BPN

Sementara Itu Sofyan Djalil Menteri ATR/ BPN menyambut positif langkah dan dilakukan oleh BPKN RI, “kami akan mendukung penuh upaya - upaya BPKN RI untuk melindungi konsumen terutama sektor perumahan/ pertanahan yang banyak menjadi korban pengembang.

Sofyan Abdul Djalil menambahkan perlu kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga. Kami akan mencoba kerjasama dengan KPK, menteri PUPR, Mendagri untuk mengklarifikasi dan memberikan jastifikasi dan pembinaan terhadap pengembang dengan kategori yang layak sampai pada pengembang nakal, agar tidak ada lagi korban - korban berikutnya.

Dalam audiensi BPKN RI yang dipimpin oleh Rizal E. Halim ketua BPKN, dan M. Mufti Mubarok Wakil Ketua BPKN serta didampingi Adrianus Garu dan Andi Muhammad Rusdi, Anggota Komisioner BPKN RI dan diterima langsung Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil didampingi Wakil Menteri ATR/ BPN Surya Tjandra, Sekjen ATR/ BPN Himawan Arif Sugoto dan Para Dirjen di kantor Pribadi Menteri ATR/ BPN pada Rabu, 16 Desember 2020.