• Home
  • Berita Foto
  • KONSINYERING NASIONAL BPKN RI DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERKAIT JSI ON ELECTRONIC COMMERCE WTO

KONSINYERING NASIONAL BPKN RI DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERKAIT JSI ON ELECTRONIC COMMERCE WTO

KONSINYERING NASIONAL BPKN RI DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERKAIT JSI ON ELECTRONIC COMMERCE WTO

Jakarta, 25 Januari 2021, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN RI menghadiri  Konsinyering Nasional Joint Statement Initiative on Electronic Commerce WTO (JSI E-Commerce) yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri sebagai masukan  isu negara berkembang terkait ekonomi digital baik nasional maupun internasional agar mendapatkan arah baru untuk perundingan JSI E- Commerce untuk tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 – 26 Januari 2021 secara virtual meeting.

KONSINYERING NASIONAL BPKN RI DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERKAIT JSI ON ELECTRONIC COMMERCE WTO

Dalam acara ini, hadir sebagai narasumber yakni Rizal E. Halim (Ketua BPKN RI), Hari Prabowo (Direktur Perdagangan Komoditas dan Kekayaan Intelektual Kementerian Luar Negeri, Maria Renata Hutagalung                 (Direktur Kerjasama Teknik Kementrian Luar Negeri, dan Mariam F Barata (Direktur Tata kelola Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informasi.

KONSINYERING NASIONAL BPKN RI DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERKAIT JSI ON ELECTRONIC COMMERCE WTO

Pada kesempatan ini, Ketua BPKN RI, Rizal E Halim menyampaikan dalam paparannya terkait Perlindungan Konsumen Online, " Dinamika Nasional dan internasional dalam upaya pembangunan perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan. Hal tersebut bisa mempengaruhi dimensi hukum dan kebijakan. Untuk beberapa negara maju memiliki untuk kesiapan dan regulasi harus lebih baik, sementara untuk negara berkembang ini akan sulit butuh persiapan yang matang dan langkah strategi yang tepat.
Dan Perlu meningkatkan kompetensi itu ada yang terkait dengan digital kompetensi dan Teknologi Informasi pada kurikulum yang dipelajari lembaga pendidikan baik formal dan informal kurang komunikasi sehingga terdapat GAP dan perlu ada pembangunan kompetensi digital mikro untuk meningkatkan bentuk sistem dan sisi prosesional."

KONSINYERING NASIONAL BPKN RI DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERKAIT JSI ON ELECTRONIC COMMERCE WTO

Rizal menambahkan bahwa harapan langkah strategis  BPKN RI  untuk skema perlindungan  e-commerce, BPKN berupaya melakukan diskusi ke Kementerian/Lembaga maupun Asosiasi, serta apabila terjadi masalah, akan lebih efektif dan efesien jika melalui pendekatan piramida  menyelesaikan permasalahan dengan stakeholder agar diselesaikan di wilayah kooporasi.
Sebagai penutup, "Di era digitalisasi BPKN turut mendorong strategi - strategi tersebut  untuk meningkatkan pemulihan hak-hak konsumen melalui kanal media sosial dan saluran pengaduan berbasis android dan IOS
ataupun mendorong agar system Online Dispute Resolution (ODR) dapat berjalan sejalan dengan perkembangan ekonomi digital., " pungkasnya.