• Home
  • Siaran Pers
  • BAHAN POKOK KEDELAI NAIK, JAGA KESTABILAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN

BAHAN POKOK KEDELAI NAIK, JAGA KESTABILAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN

BAHAN POKOK KEDELAI NAIK, JAGA KESTABILAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN

 

Jakarta, 22 Januari 2020, Kedelai merupakan bahan baku masyarakat Indonesia dalam memproduksi olahan pangan sejenis tempe dan tahu. Namun, pekan lalu tahu dan tempe sempat hilang dari peredaran pasar. Penyebab harga kedelai impor meroket sehingga produsen atau pengrajin tempe menghentikan produksi. Kenaikan harga bahan baku kedelai pasar dunia yang diperkirakan mencapai 50% dari kondisi normal.

Melonjaknya harga kedelai di pasar dunia mempengaruhi harga kedelai di dalam negeri. Terlebih lagi, Berdasarkan data yang diperoleh BPKN RI kebutuhan pasokan kedelai nasional rata-rata 2,5 - 2,6 juta ton per tahun dan dari jumlah tersebut pasokan bahan baku 90 persen dipenuhi oleh kedelai impor dan 10 persen kedelai lokal. Dengan mengandalkan bahan baku impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional ditambah lagi tidak adanya ketahanan pangan untuk bahan baku menyebabkan harga bahan baku kedelai di Indonesia pun merangkak naik. Di masa penademi yang melanda dunia, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) sendiri telah memberi peringatan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia.

Menanggapi persoalan tersebut, Rizal E. Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), menyatakan karena harga bahan baku naik, maka harga tahu dan tempe di pasaran juga ikut naik atau bahkan sempat menghilang dari pasaran. Analisis BPKN, katanya, pandemi Covid-19 global juga turut mempengaruhi supply & demand dimana pasokan kedelai dari importir saat ini tidak dapat segera ditambah. Tambah lagi, penerapan PSBB atau PSBM turut mempengaruhi distribusi pasokan bahan baku, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga kedelai di Indonesia.

Dijelaskan Rizal, pengendalian keamanan pangan diatur oleh Pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menyebutkan pasal 71 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Menurutnya, peraturan Menteri Perdagang No. 07 Tahun 2020 juga mengatur tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. “Untuk komoditi kedelai lokal Harga Acuan Pembelian di tingkat petani Rp8.500/kg dan kedelai lokal Harga Acuan Penjualan ke pengguna pengrajin tahu /tempe Rp9.200/kg. 2 Sedangkan kondisi negara penghasil kedelai di luar negeri/ impor harga acuan pembelian di tingkat petani Rp6.550/kg, dan harga acuan kedelai ex impor penjualan di dalam negeri ke pengguna pengrajin tahu/tempe Rp6.800/kg,” jelas Rizal.

Masalah kelangkaan tahu tempe di pasaran bukan terjadi di tahun ini saja, paling tidak sebelumnya terjadi juga di Januari 2008,Juli 2012, dan September 2013. Firman T. Endipraja Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi menambahkan,” pada saat pandemi ini, ketika banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang bahkan tidak ada sama sekali akibat PHK, dirumahkan/cuti tanpa gaji, kerja di rumah (work from home), keberadaan tahu tempe untuk makan keluarga sangat dibutuhkan.Untuk itu sudah saatnya mengembalikan swasembada kedelai seperti 1992 dengan cara mengevaluasi kembali regulasi impor yang dikeluarkan pada 1998.”

Untuk itu, Rizal E. Halim menyatakan, BPKN RI berharap pemerintah mengambil kebijakan perbaikan perlindungan konsumen di masa pandemi ini, serta berbagai pihak bisa saling berkoordinasi dengan menggunakan data yang valid demi kelancaran proses produksi, distribusi dan kepastian ketersediaan pasokan serta harga kedelai yang terjangkau konsumen. “Ini sebenarnya tidak hanya fokus pada kedelai saja, namun produk bahan pangan lainnya. Tujuannya adalah agar indonesia terhindar dari bayang-bayang krisis pangan atau penurunan kualitas dan keamanan pangan,” yakin Rizal.

Lebih lanjut, Johan Efendi, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI menyampaikan bahwa pengawasan dari Pemerintah juga harus diperketat. “Jangan sampai para importir memberlakukan harga yang jauh diatas rata- rata, hal ini akan memicu para perajin tahu dan tempe berhenti produksi. Harus ada juga rencana strategis yang mendukung produksi kedelai lokal seperti dengan perluasan area lahan tanam kedelai lewat food estate untuk menciptakan ketahan pangan. Dan untuk itu diperlukan perhatian dan keterlibatan banyak sektor di Kementerian dan Lembaga pemerintah serta masyarakat pemangku kepentingan di bidang pertanian,” tutupnya. # selesai #

 

Download Dokumen: Klik Disini