• Home
  • Siaran Pers
  • Tarif Tol, BPJS Kesehatan, LPG 3 kg dan Daging Sapi Naik, Ini Reaksi BPKN

Tarif Tol, BPJS Kesehatan, LPG 3 kg dan Daging Sapi Naik, Ini Reaksi BPKN

Tarif Tol, BPJS Kesehatan, LPG 3 kg dan Daging Sapi Naik, Ini Reaksi BPKN

 

Jakarta, 27 Januari 2021 – Untuk menekan laju peningkatan Covid-19 karena intensitas laju covid-19 yang kian meningkat, Pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai 11 Januari hingga 8 Februari 2021. Namun, ditengah masa kebijakan PPKM ini beberapa kebutuhan konsumen naik seperti tarif jalan Tol, BPJS Kesehatan, LPG 3 Kg dan Daging Sapi. Padahal dalam kondisi pandemi Covid-19, banyak kalangan masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Kenaikan Tarif jalan tol naik serentak sejak tanggal 17 Januari 2021 dengan total 6 ruas jalan tol di Indonesia yag tertuang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22 Tahun 2020 tentang stimulus dalam pengusahaan jalan tol yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 dan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang jalan tol.

Hal lain berdampak sama terhadap kenaikan BPJS Kesehatan yang naik mulai Januari 2021 yang tertuang berdasarkan peraturan Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden No.82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dimana pemerintah mengurangi bantuan iuran pada tiap peserta BPJS Kesehatan Kelas III Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar Rp 7.000/orang, dari sebelumnya sebesar Rp 16.500/orang. Yang ditotalkan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 PBPU dan BP adalah Rp 42.000 dengan bantuan subsidi dari pemerintah Rp 7.000, maka peserta BPJS harus membayar iuran Rp 35.000 per bulan atau naik Rp 9.500 dari sebelumnya sebesar Rp 25.500.

Hal ini senada dengan Gas LPG 3 kg yang masih dalam proyeksikan naik di Tahun 2021 namun kenaikan tersebut nampaknya mempertimbangkan kebutuhan gas yang terus meningkat terutama di masa pandemi Virus Corona yang naik menjadi 7,50 juta metrik ton pada 2021.

Menyikapi hal tersebut Firman T. Endipraja, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi mengatakan bahwa setiap orang/warganegara adalah konsumen yang mengkonsumsi berbagai produk termasuk pengguna Gas LPG 3kg, pengguna BPJS (peraturan presiden tentang kenaikan iuran juga perlu dievaluasi kembali), dan pengguna jalan tol (ketentuan tentang kemungkinan kenaikan tarif 2 tahunan dalam UU 38/2004 tentang Jalan perlu dievakuasi/dihilangkan.

Lanjut Firman menambahkan,” Apabila memang terpaksa harus ada kenaikan, solusinya diharapkan. Kenaikan tol jangan dikenakan kepada setiap kendaraan untuk kendaraan muatan barang & kendaraan angkutan umum tidak dinaikan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan boleh dinaikan hanya untuk kalangan menengah ke atas, dan kenaikan harga Gas LPG 3kg yang rencana diproyeksikan tahun ini, harus peruntukannya bagi masyarakat menengah ke bawah karena kebijakan hukum itu selain untuk ketertiban, juga harus memuat kemanfaatan dan keadilan.

Saat ini, BPKN melihat perkembangan dilapangan dan informasi yang di dapat dari berbagai media bahwa ada peningkatan harga daging sapi di pasar yang berimbas kepada para penjual yang melakukan aksi mogok berjualan selama 3 hari .

Khusus untuk kenaikan daging sapi, bagi masyarakat yang masih bisa memilih alternatif, bisa diganti dengan daging ayam, kambing atau kerbau. Sebagai terapi temporer, terutama untuk gas melon dan daging, pemerintah bisa melakukan operasi pasar."

BPKN telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Kemendagri No 66 tahun 2014 dan Kementerian ESDM No.65 Tahun 2014 tentang rekomedasi LPG ukuran 3kg, serta rekomendasi BPKN no 33 tahun 2015 tentang pelaksanaan JKN yang ditujukan kepada BPJS. Juga rekomendasi terkait jalan tol kepada Kepala Bapenas di tahun 2014 yang berhubungan dengan pelayanan jalan tol yang tentunya harus sesuai dengan kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah.

Disisi lain BPKN, menurut Johan Efendi Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, berharap Pemerintah pada masa pendemi lebih sensitif memperhatikan semangat UUD 45 Pasal 33, apalagi melihat ekonomi dan daya beli masyarakat/konsumen terus menurun, sehingga memerlukan tahapan atas dasar prioritas untuk menaikan harga-harga dalam waktu yang hampir bersamaan. Seyogyanya dipikirkan dampak yang harus dipikul oleh masyarakat kecil atas kenaikan harga tersebut. Oleh karena itu semua pihak sebaiknya lebih berempati pada masyarakat kecil menyangkut beban berat akibat kenaikan beberapa produk di atas yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Rizal E Halim , Ketua BPKN RI menegaskan, kenaikan hal tersebut tentunya menyangkut hajat hidup orang banyak dan perlu dievaluasi kembali. Berdasarkan UU PK tahun 1999 pasal 34 yang berbunyi tugas dan fungsi BPKN memberikan saran dan rekomendasi serta kajian kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.

Diharapkan pada masa pandemi covid-19, “Pemerintah harus mencerminkan semangat UUD 45 yang tertuang pada Pasal 33 ayat 1 dan 2 dimana kebijakan untuk menaikan Tarif Tol, BPJS Kesehatan dan LPG 3Kg berdampak pada kebutuhan konsumsi masyarakat banyak yang mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, karena menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu dalam kondisi ini Pemerintah harus ber empati dalam membuat kebijakan di tengah masyarakat khususnya ditengah kesulitan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, “pungkas Rizal.

#selesai#

 

Download Dokumen: Klik Disini