• Home
  • Berita Foto
  • Peluncuran Buku dan Webinar Perjanjian Baku : Masalah dan Solusi

Peluncuran Buku dan Webinar Perjanjian Baku : Masalah dan Solusi

Peluncuran Buku dan Webinar Perjanjian Baku : Masalah dan Solusi

Jakarta, 11 Februari 2021- Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) berkerjasma dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ menyelenggarakan kegiatan Peluncuran Buku dan Webinar Perjanjian Baku Masalah dan Solusi .

Kegiatan tersebut berlangsung secara Online Zoom Meeting dan dihadiri dan dibuka oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI),  Dr. Rizal E. Halim. Turut hadir dalam kegiatan webinar yakni :

1. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.(Universitas Katolik Parahyangan)

2. Dr. Megawati Simanjuntak, SP, MSi (Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

3. Tri Herdianto ( Direktur Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen, OJK )

4. Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. ( Universitas Katolik Parhayangan)

5. Bernard Widjaja (Direktur Pengawasan Market Conduct, OJK)

6. Tirta Segara, SE., MBA (Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen,OJK)

serta seluruh Komisioner BPKN.

Peluncuran Buku dan Webinar Perjanjian Baku : Masalah dan Solusi

Dalam sambutannya, Rizal E.Halim, Ketua BPKN RI mengapresiasi acara peluncuran buku “Perjanjian Baku : Masalah dan Solusi”. ini yang diformat dalam bentuk diskusi mengenai perlindungan konsumen dan kaitannya dengan penerapan perjanjian baku di Indonesia.

Hal lain ditambahkan Rizal E.Halim menyampaikan ," Perjanjian baku yang beredar di masyarakat seringkali menimbulkan permasalahan kepada konsumen dikarenakan adanya klausula-klausula yang tidak adil dalam perjanjian tersebut. Konsumen menjadi pihak yang lemah dan hanya dapat menerima klausul-klausul yang sudah diberikan oleh Pelaku Usaha".

Peluncuran Buku dan Webinar Perjanjian Baku : Masalah dan Solusi

Disampaikan pula bahwa BPKN sedang melakukan kajian mengenai perjanjian baku khususnya pada usaha ritel dan jasa keuangan. Dalam kajian ini dipilih 2 (dua) sektor yaitu ritel dan jasa keuangan berdasarkan dari jumlah pengaduan konsumen yang tertinggi di BPKN.

Hal lain ditambahkan Mega Simanjuntak, Komisioner BPKN RI menyampaikan tentang peran BPKN dalam klausula baku yaitu : sektor keuangan dan retail.

Peluncuran Buku dan Webinar Perjanjian Baku : Masalah dan Solusi

Selain itu, terkait hal ini,  Rizal E.Halim juga menyampaikan beberapa kajian BPKN sebelumnya, otoritas pengawas perdagangan barang ritel dan jasa keuangan dinilai belum melaksanakan fungsinya secara optimal, sehingga masih banyak hak konsumen yang tercederai oleh pelaku usaha.

"Harapan BPKN terus mendorong Pemerintah dan para stakeholders perlindungan konsumen agar lebih giat mensosialisasikan regulasi perlindungan konsumen sehingga pemahaman konsumen akan Undang-Undang Perlindungan Konsumen semakin meningkat," pungkas Rizal.