• Home
  • Aktualita
  • Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, BPKN Dorong Membentuk Lembaga Penjamin Polis

Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, BPKN Dorong Membentuk Lembaga Penjamin Polis

Marak Kasus Gagal Bayar Asuransi, BPKN Dorong Membentuk Lembaga Penjamin Polis

Sumber

 https://www.idxchannel.com/economics/marak-kasus-gagal-bayar-asuransi-bpkn-dorong-membentuk-lembaga-penjamin-polis

DXChannel - Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN mengkritisi berbagai kasus gagal bayar pada berbagai perusahaan asuransi besar. Ini diyakini akan merusak imej keseluruhan industri asuransi dan menjadi runtuh.  

Krisis likuiditas yang terjadi di Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, dan Asuransi Kresna Life adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan sangat merugikan konsumen. 

Sementara Pemerintah dalam Perpres No.50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, sudah menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritasnya. 

"Pada tahun 2019, BPKN sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden RI Joko Widodo," ujar Ketua BPKN RI Rizal E Halim di Jakarta, Minggu (14/2/2021). 

Rizal juga menegaskan BPKN mendorong pemerintah untuk merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis untuk menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen industri asuransi. Seperti amanat UU No 40/2014 tentang perasuransian.  

"Dan kami juga minta peningkatan peran OJK dalam pengawasan terhadap klausula baku dengan melakukan kontrol terhadap perjanjian sebelum digunakan perusahaan asuransi. Kemudian memastikan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan klausula baku dalam UUPK dan POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan," kata Rizal. 

Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Firman Turmantara berpendapat kasus gagal bayar perusahaan asuransi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari regulator. 

"Hal ini membuat ada kesenjangan antara ketatnya aturan dengan lemahnya pengawasan di lapangan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK," ujar Firman.  

Menurut dia, konsumen memiliki hak atas perlindungan untuk klaim asuransi dari penanggung (perusahaan asuransi). Dalam Pasal 4 huruf d, e, h UUPK jo. Pasal 1 butir 1 UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan kewajiban bagi penanggung (perusahaan asuransi) memenuhi apa yang menjadi hak konsumen (Pasal 7 huruf a, f, g UUPK). 

"Dimana UU Perlindungan Konsumen atau UUPK adalah payung hukum dalam perlindungan konsumen," sebutnya. 

Kondisi penanggung (perusahaan asuransi) dalam keadaan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) tetap wajib memperhatikan kepentingan nasabah (konsumen). Dengan kata lain hak konsumen asuransi tidak boleh dirugikan dengan kondisi PKPU perusahaan asuransi. "Semua ini demi menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen asuransi," lanjutnya. (Sandy)