• Home
  • Aktualita
  • BPKN Kaji Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Jogja

BPKN Kaji Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Jogja

BPKN Kaji Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Jogja

Sumber : https://rri.co.id/yogyakarta/565-sosial/1004691/bpkn-kaji-aksesibilitas-konsumen-disabilitas-jogja

 

KBRN, Yogyakarta : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI melakukan kajian perlindungan konsumen terkait aksesibilitas dan akomodasi layak bagi konsumen disabilitas terutama terkait transportasi dan e-commerce di Kota Yogyakarta.

Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN RI, Arief Safari, mengatakan, kajian yang dilakukan di Yogyakarta sebagai upaya memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas untuk tetap mendapatkan hak-haknya terutama pada sektor transportasi dan e-commerce yang merupakan hak asesibilitas dasar bagi konsumen disabilitas.

Menurutnya, hasil kajian ini akan dijadikan masukan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, Perhubungan, Perdagangan, maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan akomodasi yang layak bagi para konsumen disabilitas.

"Hak dan Kewajiban konsumen dalam pasal Empat dan Lima Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kami garis bawahi, ada hak perlakuan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif," paparnya dalam diskusi terbatas di Balaikota Yogyakarta, Selasa (23/3/2021).

Sementara itu, Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Rolas Budiman Sitinjak, mengemukakan, adanya kajian penelitian terkait pentingnya perlindungan konsumen termasuk konsumen disabilitas dilatar belakangi adanya fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia belum ramah dengan difabel seperti transportasi dan situs web yang belum aksesibilitas.

"Targetnya adalah supaya adil, teman-teman disabilitas juga mempunyai hak yang sama," jelasnya.

Pihaknya menyebutkan, hak-hak disabilitas yang sama diperlukan terutama dalam mendapatkan fasilitas penggunaan dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam setiap lini kehidupan.

"Tugas kita sebagai negara melakukan fasilitas apa yang kita dapatkan, teman-teman disabilitas juga harus mendapatkan. Harusnya kita sebagai Pemerintah melakukan sesuai dengan undang-undang," imbuhnya.

Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tutiek Susiatun, mengungkapkan, konsep pelayanan di daerahnya tergabung dalam satu aplikasi Jogja Smart Service meski belum sepenuhnya memenuhi aksesibilitas terutama uji coba yang kompatible dengan aplikasi membaca bagi disabilitas tuna netra.

Meski sudah dapat dibaca menggunakan mesin pembaca dalam perangkat gawai, namun pihaknya berkomitmen layanan JSS ini terutama terkait ikon-ikon dalam aplikasi tersebut, nantinya akan dapat diakses disabilitas tuna netra.

"Ini akan terus kita pelajari agar dapat kompatible, apa perlu tambahan tools lagi ini akan kita pelajari," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto menyatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait transportasi umum yang berada di Kota Yogyakarta, namun  berupaya transportasi yang ada saat ini seperti TransJogja dapat memenuhi aksesibilitas.

Seperti pemasangan RAM di setiap shelter TransJogja agar dapat diakses disabilitas yang menggunakan kursi roda.

"Embrio TransJogja itu memang usulan dari Kota sehingga untuk aksesibilitas bagi disabilitas memang kita upayakan semaksimal mungkin, walaupun masih ada yang perlu dibenahi agar lebih ramah bagi disabilitas," ungkapnya.

Pihaknya juga menjelaskan, layanan lain yang telah disediakan terutama bagi disabilitas tuna netra juga diberikan seperti adanya trafic penyebrangan yang dilengkapi dengan suara.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Esti Setyarsi menjelaskan, Jogja memiliki Perda pada tahun 2019, sebagai upaya menjadi kota inklusi dengan membentuk Kemantren Inklusi yang dilakukan sejak 2016 yang secara bertahap.

Sampai dengan 2019 dari 14 Kemantren sudah terbentuk 10 Kemantren inklusi di Kota Yogyakarta.

"Karena 2020 anggaran direfokusing sehingga tidak dilaksanakan, dan di tahun ini akan kembali dilaksanakan. Harapan di tahun 2021 sudah ada 14 Kemantren atau Kecamatan inklusi," ujarnya.

Melalui Kemantren inklusi, setiap wilayah memiliki forum Kecamatan inklusi yang memiliki tugas memperlancar koordinasi dalam memenuhi hak-hak disabilitas.

"Melalui forum ini menyampaikan ke Pemerintah. Tahun ini juga ada instruksi dari Walikota untuk melaksanakan Musrenbang Tematik yang salah satunya tematik disabilitas, dengan mengundang forum tadi untuk menyampaikan aspirasi atau usulan yang dibutuhkan disabilitas," tambahnya.

Kajian yang dilakukan BPKN RI terutama terkait perlindungan konsumen terkait aksesibilitas dan akomodasi layak bagi konsumen disabilitas baru pertama, sehingga diharapkan semakin menguatkan aksesibilitas terhadap disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan hak di seluruh Indonesia. (dyp-jos)